SATUKLIKMEDIA.COM, Makassar – Wacana penyetaraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali mencuat. DPR mendorong agar hak-hak PPPK, seperti pensiun, jenjang karier, dan perlindungan profesi, setara dengan PNS.

Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayati, menegaskan perlunya kajian mendalam terkait kebutuhan tenaga pendidik di Indonesia. Menurutnya, analisis harus mencakup jumlah guru per jenjang, mata pelajaran, dan wilayah.

“Harus jelas berapa kebutuhan guru agar pemerintah bisa memastikan kesejahteraan mereka. Jangan sampai ada lagi status honorer atau PPPK yang terpinggirkan,” ujarnya dalam RDPU bersama Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) dan PGRI di Jakarta, Senin (14/7/2025).

Sejalan dengan itu, Komisi II DPR juga meminta pemerintah menjamin jenjang karier dan kesejahteraan PPPK. “Bukan hanya soal status pengangkatan, tapi juga peluang promosi, penghargaan kinerja, dan pengembangan kompetensi setara dengan PNS,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, dalam rapat bersama KemenPANRB, BKN, LAN, dan Ombudsman RI, Rabu (9/7/2025).

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, menyebut manajemen PPPK dan PNS saat ini masih mengacu pada PP No. 17/2020 dan PP No. 49/2018. Selain itu, keduanya diatur dalam UU ASN No. 20/2023.

“Saat ini peraturan pelaksana dari UU ASN masih dalam pembahasan oleh KemenPANRB dan BKN, termasuk soal pengembangan karier dan tunjangan,” ujarnya kepada detikEdu, Jumat (25/7/2025).

Sebelumnya, Kepala BKN yang juga Ketua Umum Korpri Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, menekankan pentingnya kesetaraan antara PNS dan PPPK. Ia bahkan meminta agar tidak ada perbedaan sebutan di lapangan.

“Kita semua ASN, seragam sama, tidak boleh ada perbedaan penyebutan PNS atau PPPK. Setelah itu, kita usahakan kesejahteraan dan kariernya juga setara,” kata Zudan saat melantik 7.969 PPPK Pemkot Bekasi di Stadion Patriot Candrabhaga, Rabu (2/7/2025).

Menurut Zudan, pihaknya bersama kementerian terkait terus mencari solusi agar PPPK memiliki karier yang jelas. “Kami sudah bahas di DPR, dengan KemenPAN, juga dengan Menteri Pendidikan. Kita terus cari jalan terbaik,” tandasnya.