SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar resmi meluncurkan LONTARA+ versi 1.0, sebuah Super Apps yang menyatukan seluruh layanan publik kota dalam satu platform digital. Aplikasi ini menjadi salah satu program unggulan Pemkot untuk periode 2025–2030 dan kini sudah tersedia di Play Store.

Peluncuran dilakukan oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, disaksikan jajaran Forkopimda, Ketua TP PKK Melinda Aksa Mahmud, serta tim ahli Pemkot.

Menurut Dara Nasution, tim ahli Pemkot, LONTARA+ hadir untuk mengintegrasikan 358 aplikasi SKPD yang sebelumnya berjalan terpisah. “Visinya jelas, satu aplikasi untuk semua layanan publik. Warga tidak perlu lagi mengunduh banyak aplikasi berbeda,” jelasnya.

Aplikasi ini dirancang dengan tiga nilai utama:

Inklusif – dapat digunakan oleh semua kalangan, termasuk yang belum terbiasa dengan teknologi.

Cepat – memotong antrean layanan publik yang selama ini memakan waktu.

Mudah – menyederhanakan prosedur administrasi, seperti pengurusan KTP, KK, dan akta kelahiran.

LONTARA+ juga didesain berbasis riset, dengan memetakan tujuh segmen pengguna: pelajar, tenaga pendidik, ibu rumah tangga, pekerja swasta, freelancer, pengusaha, dan lansia. Setiap segmen memiliki kebutuhan layanan spesifik, mulai dari administrasi kependudukan, bantuan sosial, kesehatan, perizinan, hingga pengaduan infrastruktur dan pembelian tiket stadion.

Selain untuk warga, aplikasi ini juga mempermudah ASN dan SKPD dalam mengelola data secara real-time, sehingga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. “LONTARA+ bukan hanya aplikasi layanan publik, tetapi juga sistem manajemen kota,” tambah Dara.

Nama LONTARA+ dipilih melalui kompetisi publik Kasih Nama APSTA, melibatkan ribuan ide dari masyarakat. Nama ini terinspirasi dari aksara Lontara, warisan budaya Bugis-Makassar, yang menjadi simbol integrasi nilai lokal dalam transformasi digital.

Pemkot menargetkan sosialisasi besar-besaran agar seluruh warga terbiasa menggunakan aplikasi ini. “LONTARA+ adalah langkah awal menuju tata kelola kota yang lebih inklusif, efisien, dan berbasis partisipasi masyarakat,” tegas Munafri.