SATUKLIKMEDIA.COM, NUSANTARA – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam forum diskusi nasional bertajuk “Migrasi yang Efektif untuk Pekerja Migran Indonesia”, yang digelar sebagai rangkaian kegiatan Congress of Indonesian Diaspora ke-8 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat, 1 Agustus 2025.

Diskusi yang berlangsung di Multi Function Hall Gedung Kemenko 3, IKN, ini menjadi wadah strategis bagi para pemangku kepentingan dari berbagai sektor untuk membahas tantangan dan solusi dalam tata kelola migrasi tenaga kerja Indonesia. Hadir sebagai pembicara utama, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), H. Abdul Kadir Karding, bersama sejumlah tokoh nasional dan internasional.

Aliyah Mustika Ilham dalam keterangannya seusai kegiatan, menekankan bahwa pemerintah daerah memegang peran vital dalam menyiapkan pekerja migran yang tidak hanya terampil, tetapi juga sadar akan hak-haknya serta perlindungan yang tersedia.

“Kami di daerah bukan hanya menjadi penyedia tenaga kerja, tapi juga menjadi garda depan dalam edukasi dan penguatan kapasitas pekerja migran sebelum mereka berangkat ke luar negeri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Aliyah menyoroti pentingnya menghadirkan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan riil para pekerja migran, bukan hanya pendekatan administratif dan legal semata.

“Pengalaman saya selama dua periode di DPR RI, khususnya di Komisi IX yang membidangi ketenagakerjaan dan perlindungan migran, menunjukkan bahwa regulasi yang berpihak saja tidak cukup. Eksekusinya harus kuat dan menyentuh langsung titik-titik krusial perlindungan,” ungkapnya.

Menurut Aliyah, daerah memiliki kemampuan untuk menjadi pelaksana utama dalam sistem migrasi yang lebih manusiawi, asalkan didukung oleh regulasi nasional yang adil, pendampingan yang berkelanjutan, serta kanal komunikasi dua arah dengan pemerintah pusat.

Diskusi yang berlangsung dinamis itu dimoderatori oleh Nathalia Widjaja dari komunitas Diaspora Indonesia di Hong Kong. Forum ini juga menghadirkan sejumlah narasumber dengan latar belakang dan pengalaman beragam, mulai dari birokrat hingga praktisi migrasi dan aktivis buruh migran.

Di antara pembicara yang hadir adalah Judha Nugraha (Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri), Shafira Ayunindya dari International Organization for Migration (IOM) Indonesia, Farah Mutiasari Djalal selaku CEO HatiPlong, serta Sringatin, pekerja migran asal Indonesia yang juga aktif sebagai aktivis buruh migran di Hong Kong.

Mereka membahas berbagai pendekatan baru dalam sistem migrasi, mulai dari digitalisasi layanan, penguatan skema pra-keberangkatan, pemberdayaan pasca-kepulangan, hingga pengawasan di negara tujuan.

Aliyah secara khusus mengapresiasi kehadiran pekerja migran sebagai narasumber langsung dalam forum ini. Menurutnya, suara dari lapangan seperti yang disampaikan oleh Sringatin sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang relevan dan kontekstual.

“Pekerja migran bukan sekadar objek perlindungan, tapi juga mitra dalam proses perumusan kebijakan. Pengalaman mereka di lapangan adalah refleksi nyata atas apa yang sudah berjalan dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah kita semua,” tegasnya.

Forum ini merupakan bagian dari rangkaian Congress of Indonesian Diaspora ke-8 yang berlangsung dari 30 Juli hingga 4 Agustus 2025 di kawasan IKN, dengan tema besar “Bersama Diaspora Mewujudkan IKN Menjadi Kota Dunia untuk Semua.”

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mengonsolidasikan peran diaspora Indonesia di seluruh dunia dalam mendukung pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan modern yang inklusif dan humanis.

Di akhir keterangannya, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan harapannya agar hasil diskusi ini bisa menjadi bahan rekomendasi kebijakan nasional yang berdampak langsung bagi jutaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

“Kami dari Makassar siap menjadi daerah percontohan dalam menyiapkan sistem migrasi yang aman, berkelanjutan, dan bermartabat. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kemanusiaan,” pungkasnya.