SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR, — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat langkah nyata dalam mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, dan tertata rapi sebagai bagian dari upaya meraih penghargaan Adipura. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memimpin langsung Rapat Koordinasi Teknis bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi-Maluku (Pusdal LH SUMA), Dr. Azri Rasul, di Kantor Balai Kota Makassar.

Dalam arahannya, Munafri menegaskan pentingnya keterlibatan semua unsur, mulai dari pemerintah hingga lapisan masyarakat terkecil. Menurutnya, kebersihan kota bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tetapi harus menjadi gerakan kolektif dari seluruh elemen, mulai dari camat, lurah, RT/RW, hingga masyarakat.

“Kita tidak bisa lagi bergerak sendiri-sendiri. Ego sektoral harus dihilangkan. Adipura bukan tentang seremoni atau laporan dokumentatif, melainkan bukti nyata bahwa Makassar adalah kota yang bersih dan layak huni,” tegasnya.

Ia menyebutkan bahwa Makassar kini menjadi salah satu kota yang masuk dalam radar pemantauan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga perlu menunjukkan performa yang konkret dalam pengelolaan lingkungan.

Salah satu program unggulan yang tengah dijalankan adalah gerakan 100.000 lubang biopori yang akan diterapkan hingga ke tingkat RT. Program ini dimaksudkan untuk mengurangi genangan dan meningkatkan daya resap air di kawasan permukiman, sekaligus meminimalkan limbah organik sejak dari sumbernya.

“Setiap RT harus punya lubang biopori, Eco Enzyme, unit pengolahan sampah, dan budidaya maggot. Ini bukan sekadar proyek, tetapi bagian dari ekosistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat,” kata Munafri.

Ia juga menargetkan tumbuhnya lebih banyak bank sampah dan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) di seluruh kecamatan, yang akan menjadi bagian integral dari sistem pengelolaan lingkungan berbasis komunitas.

Jalur-jalur utama kota juga menjadi sasaran utama program biopori. Para petugas kebersihan jalan akan dilibatkan lebih aktif dan diberi tanggung jawab untuk merawat titik-titik biopori yang mereka lewati setiap hari.

Selain soal kebersihan, Pemkot juga mempercepat penataan taman kota melalui kerja sama dengan pihak swasta. Munafri menyampaikan bahwa sistem pengelolaan taman tidak boleh lagi saling melempar tanggung jawab, melainkan harus dilengkapi dengan sistem pengawasan yang rapi dan kolaboratif.

Di sektor infrastruktur, Pemkot berkomitmen membenahi pedestrian. Jika selama ini jalur pejalan kaki mengikuti arus kendaraan, ke depan konsepnya dibalik: kendaraan harus menghormati jalur pedestrian.

“Kalau kita ingin menciptakan kota yang ramah lingkungan dan manusiawi, maka pejalan kaki harus diutamakan. Ini bagian dari reformasi tata kota,” tegasnya.

Dari sisi regulasi dan pendampingan teknis, Pusdal LH SUMA ikut memperkuat strategi Kota Makassar menuju kota peraih Adipura. Dr. Azri Rasul dalam presentasinya memaparkan konsep utama pengelolaan sampah dari tiga sektor: hulu (sumber sampah), tengah (pengumpulan), dan hilir (pemrosesan akhir).

Ia menekankan bahwa KLHK mendorong pengelolaan sampah secara mandiri sejak dari titik awal, baik oleh individu, rumah tangga, sektor usaha, maupun kawasan industri.

“Jika sekolah, rumah sakit, hotel, dan kawasan industri bisa mengelola limbahnya sendiri, maka tidak menjadi beban bagi pemerintah. Selesai di tempat,” ujar Azri.

Pusdal LH SUMA juga telah mulai melakukan pembinaan di beberapa titik di Kota Makassar, termasuk kawasan industri yang tengah mengikuti program Proper (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) dari KLHK. Melalui pendekatan ini, kawasan industri diharapkan tidak lagi membuang sampah ke TPA, melainkan memprosesnya secara internal.

Sebagai tindak lanjut, tim identifikasi dari Pusdal LH SUMA telah dibentuk dan bekerja sama dengan seluruh kecamatan untuk memetakan praktik pengelolaan sampah di tingkat kelurahan. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar penilaian nasional.

“Target kita adalah 51,2% sampah harus selesai di hulu. Itu bisa melalui bank sampah, kompos rumah tangga, maggot farming, atau eco enzyme. Semua harus terukur dan terdokumentasi,” jelas Azri.

Ia menegaskan bahwa capaian ini bukan hasil kerja satu pihak. Keberhasilan Kota Makassar meraih Adipura tergantung pada kontribusi nyata dari semua elemen, tidak hanya dalam administrasi, tetapi dalam praktik sehari-hari.

Dengan sinergi lintas sektor, partisipasi masyarakat, serta dukungan teknis dari pemerintah pusat, Makassar optimis menempatkan diri sebagai salah satu kota percontohan nasional dalam hal pengelolaan lingkungan. Lebih dari sekadar penghargaan, upaya ini diharapkan membentuk budaya bersih yang berkelanjutan di tengah masyarakat.