SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR, — Program pembagian seragam sekolah gratis yang digagas oleh Pemerintah Kota Makassar menuai dukungan kuat dari kalangan pemerhati pendidikan. Salah satunya datang dari Dr. Adi Suryadi Culla, mantan Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan periode 2019–2024, yang juga akademisi Universitas Hasanuddin.

Dalam pernyataannya, Dr. Adi menilai kebijakan tersebut sebagai langkah progresif dan nyata dari pemerintah kota dalam membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama keluarga prasejahtera yang memiliki anak usia sekolah dasar dan menengah pertama.

“Kebijakan seragam gratis untuk siswa SD dan SMP negeri ini adalah wujud dari keberpihakan pemerintah kepada rakyatnya, terutama dalam pemenuhan hak dasar pendidikan,” ujar Dr. Adi, Sabtu (2/8/2025).

Menurutnya, pendidikan adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, segala upaya untuk menghilangkan hambatan dalam mengakses pendidikan, termasuk dari sisi perlengkapan seperti seragam sekolah, patut diapresiasi dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat.

“Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Maka, pemenuhan instrumen pendukung seperti seragam sekolah merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menciptakan akses pendidikan yang setara dan inklusif,” tegasnya.

Dr. Adi juga menanggapi berbagai suara miring yang muncul di tengah proses pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, polemik soal teknis pengadaan dan distribusi seragam seharusnya tidak menutupi manfaat utama yang telah dan akan dirasakan langsung oleh siswa dan orang tua mereka.

“Kalau kita fokus hanya pada perdebatan teknis, kita bisa kehilangan arah. Yang paling penting adalah bahwa anak-anak kita yang dari keluarga kurang mampu bisa mendapatkan seragam tanpa harus membebani orang tuanya,” jelas Dr. Adi.

Ia menilai bahwa program ini sudah berada di jalur yang tepat. Bahkan, lebih dari sekadar bantuan perlengkapan sekolah, program ini memiliki dimensi ekonomi dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dalam proses pengadaan.

“Pelibatan UMKM lokal dalam pengadaan seragam merupakan langkah cerdas dan strategis. Ini memberi dampak ganda, tidak hanya mendorong pendidikan, tetapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat setempat,” katanya.

Dr. Adi juga menyampaikan bahwa program seragam gratis ini dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kapasitas anggaran daerah. Namun, menurutnya, arah kebijakan yang diambil Pemkot Makassar sangat jelas: menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama.

“Program ini mungkin belum bisa menjangkau semua dalam satu waktu, tetapi upaya ini menunjukkan komitmen serius pemerintah kota dalam membangun sektor pendidikan yang lebih merata dan adil,” ungkapnya.

Ia pun berharap agar semua pihak tidak terjebak dalam narasi saling menyalahkan atau mempermasalahkan proses yang masih berjalan. Sebaliknya, ia mendorong sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder pendidikan untuk bersama-sama mengawal program ini agar berjalan dengan transparan dan akuntabel.

“Kita perlu mendukung kebijakan ini dengan semangat kolaboratif. Pemerintah kota sudah mengambil langkah besar, sekarang tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat ikut menjaga dan mengawalnya agar manfaatnya maksimal,” ujar Dr. Adi.

Dirinya juga mengajak para tokoh pendidikan, organisasi masyarakat, dan media untuk turut serta memberi masukan konstruktif dan mengedukasi masyarakat agar tidak terpengaruh oleh isu-isu yang belum tentu berdasar.

“Kita butuh narasi yang membangun, bukan yang menjatuhkan. Program ini layak didorong dan dikawal bersama agar pendidikan kita benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkasnya.

Program seragam sekolah gratis yang tengah digalakkan oleh Pemkot Makassar merupakan salah satu dari sekian upaya yang dilakukan di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin untuk memperkuat sektor pendidikan. Selain menjadi bentuk dukungan terhadap keluarga kurang mampu, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong semangat belajar para siswa sekaligus menumbuhkan rasa keadilan di lingkungan sekolah.