SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menekankan pentingnya evaluasi pengawasan pemilu sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi yang transparan, partisipatif, dan berintegritas. Pernyataan ini disampaikannya saat membuka Forum Evaluasi Kelembagaan Pengawas Pemilu yang digelar Bawaslu Kota Makassar di Arthama Hotel, Kamis (7/8/2025).

Dengan mengusung tema “Evaluasi Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Lingkup Bawaslu Kota Makassar”, forum ini menjadi wadah konsolidasi antara pemangku kepentingan dalam bidang kepemiluan. Aliyah menyebut, keberhasilan pelaksanaan Pemilu 2024 dan Pilkada serentak yang berlangsung aman dan tertib tak lepas dari kontribusi penting Bawaslu.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya peran Bawaslu Kota Makassar, termasuk seluruh jajarannya, yang telah bekerja profesional menjaga marwah demokrasi,” ujar Aliyah dalam sambutannya.

Menurutnya, pengawasan pemilu bukan sekadar mekanisme kontrol formal, melainkan salah satu tiang penyangga demokrasi. Oleh karena itu, ia mendorong agar proses evaluasi kelembagaan dilakukan secara menyeluruh, adaptif terhadap tantangan baru, serta berbasis pada data dan aspirasi publik.

“Evaluasi seperti ini sangat penting. Bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, tapi juga sebagai momentum memperbaiki kelemahan yang ada dan menyiapkan strategi pengawasan yang lebih relevan ke depan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Aliyah menegaskan bahwa Pemkot Makassar berkomitmen untuk terus bersinergi dengan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu dan KPU, guna menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, LSM, ormas, hingga warga biasa untuk turut berperan aktif dalam pengawasan.

“Kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya urusan demokrasi hanya kepada penyelenggara. Partisipasi publik adalah kunci agar proses demokrasi benar-benar bersih, jujur, dan adil,” ujarnya.

Acara tersebut turut dihadiri tokoh-tokoh penting dalam dunia pengawasan pemilu, seperti Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, Ketua Bawaslu Kota Makassar Dede Arwinsyah, dan Ketua KPU Makassar Muhammad Yasir Arafat. Hadir pula Asisten I Pemkot Makassar Andi Muhammad Yasir, perwakilan Forkopimda, serta dua narasumber nasional yaitu Prof. Dr. Muhammad, M.Si (mantan Ketua Bawaslu RI) dan Abdullah (mantan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat).

Sebanyak 80 peserta dari berbagai unsur turut ambil bagian dalam forum ini, meliputi akademisi, penggiat pemilu, organisasi masyarakat sipil (CSO), LSM, NGO, dan elemen strategis lainnya. Forum ini menjadi bagian dari rangkaian kerja strategis Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bawaslu Kota Makassar dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu berbasis kolaborasi.

Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dede Arwinsyah, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa forum ini digelar untuk memetakan sejauh mana efektivitas pengawasan selama Pemilu 2024 berlangsung, serta menyusun rekomendasi perbaikan ke depan.

“Kami ingin membangun sistem pengawasan yang tidak hanya mengandalkan struktur formal, tetapi juga melibatkan partisipasi komunitas akar rumput,” ujar Dede.

Sementara itu, Prof. Dr. Muhammad dalam paparan materinya menekankan perlunya inovasi dalam metode pengawasan, termasuk memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat kapasitas SDM pengawas pemilu agar mampu menghadapi dinamika dan kompleksitas pemilu di masa depan.

Aliyah Mustika Ilham pun berharap, forum ini bisa menjadi langkah awal menuju penguatan sistem demokrasi yang lebih matang di Makassar. Ia menggarisbawahi bahwa suksesnya pengawasan bukan hanya soal menindak pelanggaran, tetapi juga membangun budaya politik yang sehat.

“Demokrasi yang kuat lahir dari proses yang bersih. Dan proses itu dimulai dari pengawasan yang kredibel. Mari kita jaga bersama marwah demokrasi di kota ini,” pungkasnya.

Dengan digelarnya forum ini, Bawaslu Makassar menegaskan kembali komitmennya untuk menjadi lembaga pengawas yang tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan inklusif. Kegiatan ini juga menjadi ruang pertemuan yang strategis antara penyelenggara, pengawas, dan masyarakat dalam merumuskan masa depan demokrasi lokal yang lebih baik.