SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, meninjau langsung gudang penyimpanan dan unit pengolahan beras di Kompleks Pergudangan Panaikang, Perum Bulog Makassar, Senin (11/8/2025). Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari agenda pengawasan nasional untuk memastikan ketahanan pangan, khususnya ketersediaan dan kualitas beras di wilayah Sulawesi Selatan.

Rombongan Komisi IV DPR RI yang berjumlah 10 anggota dipimpin langsung oleh Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titik Soeharto. Mereka disambut jajaran pimpinan Bulog Divre Sulselbar dan langsung berkeliling meninjau fasilitas penyimpanan serta proses pengolahan beras.

Menurut Titik Soeharto, pengawasan lapangan sangat penting agar pemerintah pusat dapat memastikan program ketahanan pangan berjalan efektif. “Kami ingin melihat sendiri kondisi stok, kualitas beras, serta kesiapan Bulog dalam mendukung kebutuhan pangan masyarakat, khususnya menjelang akhir tahun dan musim paceklik,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, yang turut hadir dalam rombongan mengungkapkan bahwa stok beras di Bulog Makassar saat ini dalam kondisi penuh. Bahkan, untuk mengantisipasi lonjakan penyaluran, Bulog memerlukan gudang tambahan.

“Kami melihat langsung gudang-gudang Bulog, memantau proses pengolahan dan pengemasan. Beras yang disimpan lama diproses kembali melalui pembersihan dan penyaringan agar kualitasnya tetap layak konsumsi,” jelas Abdul Kharis.

Ia menuturkan bahwa unit pengolahan beras di Makassar memiliki sistem kerja yang baik, meski kapasitasnya masih terbatas. Saat ini, kemampuan pengemasan hanya sekitar 30 ton per hari. “Jika ada program penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam jumlah besar, prosesnya tentu akan memakan waktu lebih lama,” tambahnya.

Proses peremajaan beras, lanjut Abdul Kharis, meliputi pembersihan debu, pemisahan butir patah, dan pengeluaran beras yang mengalami kerusakan akibat penyimpanan jangka panjang. Setelah diproses, tingkat kerusakan beras dapat ditekan hingga hanya 15 persen.

Menariknya, sebagian stok beras yang ada di Bulog Makassar masih berasal dari impor, termasuk sisa stok impor tahun 2024. Abdul Kharis mengungkapkan kualitas beras impor tersebut lebih baik dibandingkan stok tahun 2020. “Ini membuktikan bahwa pengelolaan pascaimpor yang baik dapat menjaga mutu beras tetap layak untuk jangka waktu lama,” katanya.

Selain memeriksa stok dan fasilitas pengolahan, Komisi IV DPR RI juga membahas potensi peningkatan kapasitas produksi pengemasan agar distribusi ke masyarakat bisa lebih cepat dan merata. Mereka menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam memastikan distribusi tidak terhambat, terutama di daerah yang rawan kekurangan pasokan.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut positif kunjungan tersebut. Menurutnya, perhatian dari DPR RI terhadap persoalan ketahanan pangan sangat berarti bagi daerah.

“Ketersediaan pangan, khususnya beras, adalah hal yang sangat vital. Pemerintah Kota Makassar akan terus bersinergi dengan Bulog, pemerintah pusat, dan seluruh pemangku kepentingan agar kebutuhan beras warga selalu terpenuhi dengan kualitas yang terjaga,” tegas Munafri.

Ia menambahkan, kerja sama lintas sektor ini diharapkan mampu memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa stok beras tetap aman dan harga dapat dikendalikan. Munafri juga menyatakan Pemkot siap membantu mempercepat distribusi apabila diperlukan, termasuk memfasilitasi penyaluran ke wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Kunjungan kerja tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa sistem logistik pangan nasional berjalan sesuai rencana. Dengan pengawasan langsung dari Komisi IV DPR RI dan dukungan pemerintah daerah, diharapkan setiap tahapan mulai dari penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi beras dapat berlangsung optimal.

Bulog Makassar sendiri menjadi salah satu penyangga utama pasokan beras di kawasan timur Indonesia. Perannya krusial dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras, terutama saat menghadapi tantangan cuaca, fluktuasi produksi, dan dinamika pasar global.

Melalui peninjauan ini, pemerintah pusat dan daerah mengirim pesan yang jelas kepada masyarakat: ketahanan pangan adalah prioritas, dan setiap langkah pengelolaan beras dilakukan dengan standar kualitas yang ketat. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa tenang bahwa kebutuhan pokok mereka berada dalam pengawasan yang maksimal.