MAKASSAR – Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama lingkup Pemerintah Kota Makassar resmi menutup tahap pendaftaran. Tim seleksi mengumumkan sebanyak 49 pejabat telah mendaftar untuk memperebutkan sembilan kursi eselon II yang dilelang. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 39 orang yang benar-benar menyerahkan berkas pendaftaran lengkap.

Ketua Tim Seleksi sekaligus Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menjelaskan bahwa proses pendaftaran dibuka sejak 4 hingga 18 Agustus 2025. Pada Selasa (19/8/2025), pihaknya merampungkan rekapitulasi jumlah pendaftar yang masuk.

“Seperti kita ketahui, ada sembilan SKPD yang kita buka lelang. Hari ini kita umumkan jumlah pendaftar yang menyerahkan berkas,” ujar Zulkifly di Balai Kota Makassar.

Rincian Pendaftar Per SKPD

Dari data tim seleksi, pendaftar terbanyak ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan 22 orang mendaftar, 19 di antaranya menyerahkan berkas lengkap. Disusul Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dengan 18 pendaftar, 17 orang menyerahkan berkas. Sementara di Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida), ada 18 pendaftar dengan 16 orang melengkapi dokumen.

Untuk posisi lain, Dinas Penataan Ruang mencatat 12 pendaftar, 11 orang memasukkan berkas; Dinas Pemadam Kebakaran 14 pendaftar, 12 menyerahkan berkas; Bapenda Makassar 9 pendaftar, 7 orang berkas masuk; Sekretariat DPRD Kota Makassar 9 pendaftar, seluruhnya menyerahkan dokumen; dan BKPSDM Makassar 9 pendaftar, 6 orang melengkapi berkas.

Yang menjadi sorotan adalah posisi Direktur RSUD Daya, yang hanya diikuti tiga pendaftar, dengan dua orang menyerahkan berkas.

RSUD Daya Perpanjang Pendaftaran

Minimnya peminat di RSUD Daya membuat tim seleksi memutuskan memperpanjang masa pendaftaran selama tujuh hari ke depan. Menurut Zulkifly, hal itu dilakukan karena jumlah pendaftar belum memenuhi ketentuan regulasi.

“Kalau nantinya tetap tidak mencukupi, kita akan menyurat ke BKN untuk meminta pertimbangan, apakah seleksi dilanjutkan dengan dua orang yang ada atau ada opsi lain,” jelasnya.

Ia menambahkan, persyaratan untuk posisi RSUD Daya memang cukup spesifik, yakni hanya bisa diikuti oleh tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, atau bidan. Faktor inilah yang membuat jumlah peminat lebih sedikit dibanding SKPD lain.

Persaingan Ketat di BPBD dan Dispora

Berbanding terbalik dengan RSUD Daya, posisi di BPBD justru menjadi yang paling banyak diminati. Sebanyak 19 pendaftar menyerahkan berkas, termasuk sejumlah pejabat internal dan pelaksana tugas (Plt) yang kini menjabat.

“SKPD dengan pendaftar terbanyak adalah BPBD, kemudian Dispora dan Brida. Semua Plt yang saat ini menjabat di SKPD masing-masing juga ikut mendaftar,” tambah Zulkifly.

Selain pejabat lingkup Pemkot Makassar, sejumlah pendaftar berasal dari instansi lain. Ada yang dari Kementerian Agama, Pemprov Sulsel, hingga pemerintah kabupaten tetangga seperti Takalar, Pangkep, dan Sinjai. Bahkan, ada peserta yang melamar lebih dari satu jabatan sekaligus, dengan jumlah maksimal tiga posisi.

Tahap Selanjutnya

Usai penutupan pendaftaran, tim seleksi akan melakukan verifikasi dan penilaian berkas. Tahapan berikutnya mencakup penelusuran rekam jejak, uji kompetensi, hingga wawancara.

“Besok kita akan umumkan siapa saja yang lulus administrasi. Tim sudah melakukan rapat untuk menyeleksi dokumen, termasuk memeriksa rekam jejak setiap pendaftar,” kata Zulkifly.

Ia menegaskan, meskipun ada perpanjangan khusus untuk RSUD Daya, delapan SKPD lainnya tetap melanjutkan tahapan seleksi sesuai jadwal.

Komitmen Transparansi

Seleksi terbuka ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Makassar untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan berbasis merit sistem. Dengan begitu, pejabat yang terpilih nantinya benar-benar memiliki kompetensi, integritas, serta visi yang sejalan dengan arah pembangunan kota.

“Prinsipnya, kita ingin memastikan pejabat yang terpilih adalah yang terbaik, sesuai aturan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi Pemkot Makassar,” tegas Zulkifly.

Dengan jumlah 49 pendaftar yang tersebar di sembilan SKPD, persaingan diprediksi akan berlangsung ketat, terutama pada posisi strategis seperti BPBD, Dispora, dan Brida. Hasil seleksi diharapkan menghasilkan pejabat-pejabat baru yang mampu memperkuat kinerja birokrasi Kota Makassar dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan.