SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menerima audiensi dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Halal Centre Universitas Muslim Indonesia (UMI), Selasa (19/8/2025). Pertemuan tersebut membahas peran UPT Halal Centre dalam mendorong edukasi, sosialisasi, dan pendampingan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua UPT Halal Centre UMI, Ir. Muhammad Nusran, Ph.D., bersama tim ahli yang terdiri dari akademisi internal UMI dan praktisi eksternal, di antaranya Ir. Aslam Katutu, Prof. Dr. Ir. Sudirman Numba, M.S., Ismail Suardi Wekke, Ph.D., Asri Tadd, S.Ked., M.H., Drh. Wahyu Suhardji, H. Firmansyah, S.T., dan Sitnah Aisyah Marasabessy, S.T., M.T.

Pentingnya Edukasi Produk Halal

Dalam pertemuan tersebut, Nusran menegaskan urgensi edukasi halal di tengah derasnya arus globalisasi, modernisasi, dan akses teknologi. Menurutnya, batas antara halal, haram, dan syubhat semakin kabur di mata sebagian umat. Banyak konsumen maupun pelaku usaha yang kurang memperhatikan aspek kehalalan dalam proses produksi maupun bahan baku.

“Label halal sering diabaikan. Padahal, Al-Qur’an dan hadis telah menegaskan agar kita hanya mengonsumsi yang halal dan baik, karena dari situlah keberkahan hidup bermula,” ungkap Nusran.

Fenomena tersebut, lanjutnya, semakin nyata di kota-kota besar seperti Makassar yang kini dipenuhi restoran internasional dengan penggunaan bahan impor. Bahkan, beberapa produk nonhalal beredar luas tanpa disadari masyarakat. Wali Kota Makassar pun mencontohkan penggunaan sikat gigi berbahan bulu babi yang kerap luput dari perhatian.

Dukungan terhadap BPJPH dan UMKM

Secara regulasi, pengawasan produk halal di Indonesia berada di bawah kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Namun, UPT Halal Centre UMI berkomitmen mendukung tugas tersebut dengan menghadirkan pendampingan langsung di lapangan.

Saat ini, UPT Halal Centre UMI telah memiliki lebih dari 600 anggota, mayoritas mahasiswa, yang aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

“Harapan kami, Pemkot Makassar dapat berkolaborasi dalam proses produk halal (PPH) dan penerbitan sertifikat halal, khususnya bagi UMKM agar lebih mudah dan efisien,” kata Nusran.

Program Strategis UPT Halal Centre

Selain pendampingan, UPT Halal Centre UMI memperkenalkan sejumlah program strategis yang siap dikolaborasikan bersama pemerintah kota. Program tersebut meliputi:

Duta Halal, bekerja sama dengan masjid dan sekolah untuk meningkatkan literasi halal sejak dini.

Ekstrakurikuler Sadar Halal di sekolah-sekolah.

Pendirian Kantin Halal di instansi pemerintah maupun swasta.

Pengembangan Halal Tourism, yang meliputi kuliner, penginapan, dan layanan pariwisata berbasis halal.

Menurut Nusran, langkah tersebut penting agar masyarakat mendapatkan akses yang lebih luas terhadap produk halal yang berkualitas.

Dorong Makassar Jadi Kota Kuliner Halal

Anggota tim ahli UPT Halal Centre sekaligus tokoh Ikatan Saudagar Muslim Indonesia (ISMI) Sulsel, Ir. Aslam Katutu, menambahkan perlunya positioning Makassar sebagai kota kuliner halal. Sebagai penulis buku Saudagar Dunia Akhirat, ia menekankan bahwa identitas kuliner tradisional Makassar bisa diperkuat dengan label halal yang jelas.

“Makassar ini kota kuliner. Karena itu, kuliner tradisional harus jadi sasaran utama dalam pendampingan halal. Ke depan, Makassar bukan hanya dikenal sebagai kota dengan ragam kuliner, tapi juga sebagai kota kuliner yang terjamin kehalalannya,” tegas Aslam.

Sinergi Pemkot dan UPT Halal Centre

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik audiensi ini. Menurutnya, isu halal tidak hanya berkaitan dengan aspek agama, tetapi juga menyangkut kepercayaan konsumen dan daya saing produk lokal di pasar global.

“Pemkot tentu mendukung program ini. Kolaborasi dengan UPT Halal Centre sangat penting, terutama dalam pendampingan UMKM agar lebih kompetitif,” ujarnya.

Munafri menilai, inisiatif ini sejalan dengan visi pemerintah kota dalam membangun Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus berlandaskan nilai-nilai keberkahan.