SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!). Kegiatan ini berlangsung di Hotel Novotel Makassar, Rabu (20/8/2025), dengan mengusung tema “Penguatan Responsivitas dan Akuntabilitas Layanan Publik melalui Optimalisasi SP4N-LAPOR! di Kota Makassar Tahun 2025.”

Forum tersebut menghadirkan perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Sejumlah pemateri dari Ombudsman RI Perwakilan Sulsel dan Dinas Kominfo Provinsi Sulsel juga dihadirkan sebagai penguat diskusi.

Transparansi dan Akuntabilitas

Kepala Dinas Kominfo Makassar, Muhammad Roem, dalam sambutannya menegaskan pentingnya SP4N-LAPOR! sebagai instrumen nasional untuk memperkuat keterbukaan informasi dan pelayanan publik.

“SP4N-LAPOR! adalah sarana penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, sekaligus kualitas pelayanan publik. Sistem ini memungkinkan masyarakat menyampaikan aduan dengan lebih mudah dan pemerintah dapat merespons secara lebih cepat,” jelasnya.

Menurut Roem, SP4N-LAPOR! bukan satu-satunya kanal yang disediakan Pemkot Makassar. Warga juga bisa memanfaatkan berbagai instrumen lain yang tengah diintegrasikan ke dalam satu sistem terpadu.

“SP4N-LAPOR! hanya salah satu dari sekian kanal yang tersedia. Pemkot berupaya menyatukan semua kanal agar masyarakat tidak bingung. Jadi, satu pintu, semua laporan bisa ditangani lebih cepat,” ujarnya.

Integrasi 12 Kanal Pengaduan

Roem memaparkan, Pemkot Makassar saat ini tengah mengintegrasikan 12 kanal pengaduan masyarakat ke dalam satu dashboard terpadu. Salah satunya melalui super app Lontara+, yang telah diluncurkan beberapa waktu lalu.

“Di dalam Lontara+ sudah ada fitur aduan masyarakat. Namun, ke depan, SP4N-LAPOR! dan kanal-kanal lainnya akan disatukan. Rencananya, sistem terpadu ini akan rampung dalam satu bulan mendatang,” ungkapnya.

Ia menambahkan, nama sistem tersebut masih dalam tahap finalisasi, namun sudah ada wacana menamainya Makassar Quick Response.

“Apapun namanya, prinsipnya SP4N-LAPOR! akan tetap menjadi bagian integral. Yang terpenting adalah respons cepat dari pemerintah agar masyarakat merasa kehadiran negara benar-benar nyata,” tegas Roem.

Pentingnya Kolaborasi OPD

Kegiatan monev ini juga menjadi ruang bagi OPD untuk memperkuat kolaborasi. Roem menekankan, tidak semua aduan bisa ditangani satu OPD saja, sehingga dibutuhkan sinergi lintas sektor.

“Banyak laporan masyarakat yang bersinggungan lintas OPD. Karena itu, forum ini kita manfaatkan untuk merumuskan pola kerja sama agar penanganannya lebih efektif,” ujarnya.

Ia menekankan, semakin cepat laporan masyarakat diselesaikan, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah.

“Respons cepat adalah kunci. Kalau laporan lambat ditindaklanjuti, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan. Itu sebabnya, koordinasi antar-OPD harus semakin solid,” kata Roem.

Dukungan Ombudsman dan Kominfo Sulsel

Kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya ST. Dwi Adiyah Pratiwi dari Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, serta Iswar Ramadhan dan Sarmini Sallu dari Dinas Kominfo Sulsel. Para pemateri menyoroti pentingnya penguatan sistem pengaduan publik agar masyarakat tidak hanya sekadar menyampaikan aspirasi, tetapi juga bisa melihat tindak lanjut secara transparan.

Ombudsman Sulsel menekankan, kanal pengaduan seperti SP4N-LAPOR! bukan hanya alat administrasi, melainkan cerminan komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip keterbukaan. “Masyarakat harus merasa bahwa setiap laporan diperhatikan, diproses, dan ditindaklanjuti dengan serius,” kata Dwi.

Sementara itu, perwakilan Kominfo Sulsel mengingatkan agar Pemkot Makassar konsisten melakukan evaluasi rutin. Menurut mereka, integrasi kanal pengaduan akan lebih optimal jika dibarengi dengan pelatihan sumber daya manusia dan penguatan infrastruktur teknologi.

Langkah Strategis Menuju Pemerintahan Responsif

Dengan adanya monev ini, Pemkot Makassar berupaya memastikan setiap laporan masyarakat ditangani secara cepat, tepat, dan transparan. Langkah strategis tersebut diharapkan mampu memperkuat citra pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan warga.

Muhammad Roem menegaskan kembali bahwa kegiatan ini bukan sekadar forum seremonial. “Hari ini kita berkumpul untuk memastikan bahwa layanan publik benar-benar dirasakan masyarakat. Setiap laporan adalah suara warga yang harus kita dengarkan,” ucapnya.

Pemkot Makassar berharap, dengan optimalisasi SP4N-LAPOR! yang terintegrasi dalam satu sistem terpadu, pelayanan publik akan semakin responsif dan akuntabel. Pada akhirnya, hal ini diharapkan menjadi salah satu terobosan penting dalam membangun pemerintahan yang dekat dengan rakyat dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.