Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu malam, 20 Agustus 2025, yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel. Penangkapan dilakukan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, terkait dugaan pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi penangkapan tersebut, menyatakan bahwa Immanuel ditangkap dalam OTT yang juga melibatkan sekitar 20 orang, termasuk sejumlah pejabat Kemenaker. Namun, Fitroh belum merinci lebih lanjut detail kasus maupun identitas perusahaan yang menjadi korbannya.

Kasus ini adalah yang pertama menjerat pejabat tinggi di Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Immanuel Ebenezer, yang merupakan kader Partai Gerindra dan dikenal sebagai mantan relawan Presiden Joko Widodo pada Pemilu 2019, menjabat sebagai Wamenaker sejak Oktober 2024.

Dalam operasi tersebut, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai, puluhan mobil, dan satu sepeda motor Ducati, sebagai bagian dari penyidikan dugaan korupsi. Hingga kini, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para tersangka dan belum mengumumkan secara resmi apakah Immanuel sudah ditetapkan sebagai tersangka resmi.

Kasus pemerasan ini diduga terkait dengan proses pengurusan sertifikasi K3 yang sangat krusial bagi perusahaan dalam menjaga standar keselamatan dan kesehatan kerja. Dugaan pemerasan memicu keprihatinan mengingat sertifikasi ini menjadi salah satu persyaratan legal yang wajib dipatuhi perusahaan.

Selain Immanuel, dugaan pemerasan tenaga kerja asing di lingkungan Kemenaker juga sedang diselidiki, dengan delapan pejabat dan staf sudah ditahan dalam kasus terkait. Namun, kasus yang menjerat Immanuel disebut berbeda oleh KPK.

Penangkapan ini menambah catatan kasus korupsi di sektor ketenagakerjaan, yang sempat menjadi sorotan terkait dugaan praktik pemerasan dan penyalahgunaan wewenang di beberapa instansi pemerintah.

Immanuel Ebenezer selama ini dikenal dengan sejumlah pernyataan kontroversial, salah satunya soal dorongan kepada masyarakat untuk mencari peluang kerja di luar negeri. Dengan keterlibatan dalam kasus ini, publik menanti perkembangan penanganan hukum dan langkah KPK dalam memberantas korupsi di level tinggi pemerintah.