SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, memimpin rapat bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulsel dengan dukungan Japan International Cooperation Agency (JICA) di Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Kamis (21/8/2025). Pertemuan ini membahas langkah strategis dalam memperkuat penanggulangan kemiskinan melalui kolaborasi lintas level pemerintahan, mulai dari desa, kabupaten, hingga provinsi.

Tenaga Ahli JICA, Shintani Naoyuki, menekankan pentingnya verifikasi data rumah tangga miskin agar program pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Menurutnya, kebijakan yang efektif harus didukung oleh data yang akurat dan verifikasi yang kuat agar tindakan di berbagai tingkat pemerintahan berjalan efektif.

Shintani juga menyoroti perlunya program pelatihan keterampilan di tingkat desa yang memanfaatkan dana desa, sementara pembinaan dan dukungan tambahan diberikan oleh kabupaten dan provinsi sesuai kewenangan masing-masing. “Bantuan harus konkret dan diarahkan pada sektor yang dapat mengangkat ekonomi keluarga miskin, bukan hanya memberikan uang tunai,” ujarnya.

Wakil Gubernur Fatmawati menyambut baik masukan tersebut dan menegaskan komitmen Pemprov Sulsel dalam memperkuat kerja sama dengan JICA. Ia menekankan bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan data akurat, koordinasi yang baik, dan sinergi lintas sektor agar program benar-benar berdampak nyata.

Ia juga menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi (Monev) dalam setiap program, agar alokasi anggaran yang digunakan efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Kita ingin setiap rupiah yang dibelanjakan untuk penanggulangan kemiskinan membawa perubahan nyata,” kata Fatmawati.

Sejak awal tahun 2000-an, JICA telah menempatkan tenaga ahli di Sulsel untuk mendampingi pembangunan di 24 kabupaten/kota. Dukungan JICA meliputi penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur konektivitas, serta adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Hingga 2025, angka kemiskinan di Sulawesi Selatan tercatat 8,6% atau sekitar 780 ribu jiwa, masih lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 8,1%, dengan konsentrasi kemiskinan terbesar berada di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi menjadi sangat penting.

Pertemuan ini menghasilkan kesepahaman bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan hanya dapat dicapai melalui kerja sama nyata antara tingkat pemerintahan dan mitra pembangunan internasional. Wakil Gubernur Fatmawati mengungkapkan optimisme bahwa dengan sinergi yang kuat antara desa, kabupaten, provinsi, dan JICA, Sulsel dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.