SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar mulai merealisasikan salah satu program prioritas di bidang pendidikan, yakni pembagian seragam sekolah gratis bagi siswa baru tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Program ini merupakan bagian dari visi besar “MULIA” (Maju, Unggul, Lestari, Inovatif, dan Amanah) yang diusung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota, Aliyah Mustika Ilham.

Tahap perdana penyaluran dilakukan di delapan sekolah dengan total 1.000 pasang seragam yang dibagikan kepada para siswa. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen Pemkot Makassar dalam meringankan beban ekonomi keluarga serta memastikan pemerataan akses pendidikan.

“Program ini bukan sekadar pembagian pakaian, tetapi simbol harapan dan semangat baru bagi siswa untuk terus belajar dan berprestasi,” ujar Wali Kota Munafri dalam kesempatan terpisah.

KNPI Klarifikasi Isu Korupsi

Di tengah antusiasme masyarakat, muncul suara miring terkait dugaan adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam pengadaan seragam gratis. Namun, klaim tersebut langsung dibantah oleh DPD KNPI Kota Makassar.

Ketua Bidang Perencanaan dan Pemetaan KNPI Makassar, Syahrullah Sanusi, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Ia menyebut, pernyataan itu berasal dari oknum yang mengatasnamakan KNPI namun tidak memiliki kapasitas resmi.

“Mungkin oknum tersebut masih butuh banyak membaca sebelum menyampaikan sesuatu ke publik. Kalau tidak ada bukti, berarti itu hanya hoaks yang bisa menyesatkan masyarakat,” tegas Syahrullah, Jumat (22/8/2025).

Menurutnya, pengadaan seragam gratis justru selaras dengan Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022, khususnya Pasal 12 dan 13 yang mengatur bahwa sekolah tidak boleh mewajibkan atau membebankan orang tua siswa untuk membeli seragam baru setiap tahun ajaran.

Program yang Berpihak ke Masyarakat

Syahrullah menambahkan, program ini membuktikan kehadiran pemerintah dalam memberikan solusi konkret kepada masyarakat. Dengan adanya pembagian seragam gratis, orang tua tidak lagi menanggung penuh beban biaya seragam, sehingga dapat lebih fokus mendukung kebutuhan pendidikan anak.

“Ini bukti nyata bahwa Pemerintah Kota Makassar berpihak pada masyarakat. Kebijakan ini bukan hanya meringankan beban ekonomi keluarga, tapi juga memastikan semua siswa memiliki kesempatan yang sama menempuh pendidikan tanpa kendala finansial,” jelasnya.

Ia pun menegaskan agar masyarakat tidak terpengaruh oleh isu-isu negatif yang mencoba menggiring opini publik ke arah yang salah. “Pendidikan adalah hak semua anak, dan menjadi prioritas utama dalam pembangunan kota yang inklusif serta berkelanjutan. Niat baik ini jangan digoreng-goreng sampai pengadaannya yang disudutkan tanpa bukti,” imbuhnya.

Simbol Kesetaraan dan Akses Pendidikan

Program seragam gratis juga dinilai sebagai langkah strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial di lingkungan sekolah. Dengan seragam yang sama, seluruh siswa dapat merasa setara tanpa dibedakan berdasarkan kondisi ekonomi orang tua.

“Ini bukan hanya soal pakaian, tetapi soal rasa percaya diri anak-anak kita. Dengan seragam yang sama, mereka bisa belajar tanpa merasa berbeda dengan teman-temannya,” tambah Syahrullah.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa program ini mendukung visi Pemkot Makassar dalam menciptakan kota yang inklusif, di mana setiap anak memiliki hak yang sama untuk meraih pendidikan berkualitas.

Dukungan Berkelanjutan

DPD KNPI Makassar menyatakan siap memberikan dukungan penuh terhadap program-program pemerintah kota, khususnya di bidang pendidikan dan kepemudaan. Menurut Syahrullah, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan sangat penting untuk memastikan program berjalan efektif.

“Kami di KNPI selalu siap bermitra dan mengawal kebijakan yang pro-rakyat. Seragam gratis ini adalah salah satu contoh nyata bagaimana kebijakan publik seharusnya berpihak pada masyarakat kecil,” tegasnya.

Dengan adanya dukungan tersebut, program seragam gratis dipastikan berlanjut sesuai target yang telah ditetapkan Pemkot Makassar. Harapannya, program ini dapat menjangkau seluruh sekolah secara bertahap, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam membangun sektor pendidikan.