SATUKLIKMEDIA.COM, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan sikap tegas pemerintah dalam melindungi petani dan konsumen melalui kebijakan strategis, termasuk menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah serta berani menghadapi mafia beras. Langkah ini, menurut Amran, merupakan bukti keberpihakan pemerintah terhadap petani sekaligus menjaga stabilitas pangan nasional.

Dalam keterangan di Jakarta, Minggu (24/8), Amran menyampaikan bahwa kebijakan utama yang tengah dijalankan adalah kenaikan HPP gabah menjadi Rp6.500 per kilogram. Keputusan tersebut diambil atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sangat peduli pada petani sehingga HPP dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram. Ini perintah Bapak Presiden dan merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah,” ujarnya.

Dorong Nilai Tukar Petani

Amran menjelaskan, penyesuaian harga tersebut telah memberikan dampak positif pada Nilai Tukar Petani (NTP). Dengan NTP yang meningkat, daya beli dan kesejahteraan petani pun ikut membaik. Hal ini menjadi sinyal bahwa pemerintah serius melindungi pelaku usaha tani dari tekanan harga yang kerap merugikan mereka.

Menurutnya, kebijakan itu sekaligus membuktikan bahwa negara hadir di tengah petani, bukan sekadar memberi janji. “Kenaikan HPP membuat petani lebih sejahtera, mereka tidak lagi merasa dipermainkan harga. Inilah komitmen pemerintah untuk melindungi sektor pertanian,” tambahnya.

Stok Beras Melimpah, Impor Berkurang

Selain menaikkan HPP, pemerintah juga memastikan ketersediaan beras nasional dalam kondisi aman. Saat ini, stok beras tercatat lebih dari 4 juta ton, jauh lebih besar dibanding periode 2023–2024 yang hanya sekitar 1 juta ton. Kondisi itu membuat Indonesia harus mengimpor beras dalam jumlah besar pada masa lalu.

“Dulu tahun 2023–2024 stok beras kita kecil, hanya sekitar 1 juta ton lebih, sehingga kita harus impor. Sekarang stok beras mencapai lebih dari 4 juta ton. Ini patut kita syukuri,” ungkap Amran.

Ia menegaskan, langkah tersebut sekaligus membantah narasi pihak tertentu yang menyebut pemerintah tidak peduli pada kenaikan harga beras. Sebaliknya, pemerintah telah mengambil langkah nyata untuk melindungi petani, konsumen, serta menjaga ketahanan pangan nasional.

Hadapi Mafia Beras

Mentan juga menyoroti praktik oknum pengusaha yang kerap mencurangi petani dan mempermainkan pasar demi keuntungan pribadi. Amran menegaskan tidak segan menghadapi mafia beras yang merugikan petani maupun konsumen.

“Kalau ada pihak yang berusaha mengambil keuntungan dengan cara tidak bertanggung jawab, kami siap hadapi. Ini demi kepentingan rakyat Indonesia,” katanya.

Pernyataan tegas ini menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi praktik-praktik yang mengganggu stabilitas pangan.

Operasi Pasar Tekan Harga

Lebih lanjut, Amran menyampaikan bahwa harga beras di Indonesia sudah mulai menunjukkan penurunan, terutama di 13 provinsi. Hal itu terjadi berkat upaya pemerintah melakukan intervensi pasar melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Sejak Juli hingga Desember 2025, pemerintah menggelontorkan 1,3 juta ton beras untuk operasi pasar murah. Langkah ini terbukti efektif menekan harga dan menjaga daya beli masyarakat.

“Kita patut bersyukur, meski negara seperti Jepang mengalami lonjakan harga beras cukup tinggi, di Indonesia harganya justru mulai turun. Ini hasil kerja keras bersama,” jelas Amran.

Minta Publik Tidak Terprovokasi

Amran juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh isu-isu negatif yang disebarkan pihak-pihak tertentu. Menurutnya, langkah yang dilakukan pemerintah saat ini murni demi kepentingan rakyat.

“Jangan mudah terprovokasi oleh framing orang yang tidak senang dengan kebijakan kami. Kami tahu banyak yang terganggu bisnisnya karena kami melakukan hal ini. Tapi semua langkah ini untuk rakyat Indonesia,” tegasnya.

Komitmen Jaga Ketahanan Pangan

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap mampu menjaga stabilitas pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memberikan perlindungan bagi konsumen. Amran menekankan, dukungan terhadap petani bukan hanya soal kebijakan harga, tetapi juga keberanian menghadapi praktik mafia yang merugikan bangsa.

“Ketahanan pangan adalah fondasi kedaulatan negara. Jika petani sejahtera, konsumen terlindungi, dan stok pangan terjaga, maka rakyat akan merasa aman. Itulah tujuan utama kami,” pungkas Mentan.