SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar tengah menyiapkan transformasi besar dalam sistem penyediaan kendaraan dinas (randis) bagi pejabat. Mulai 2026, randis untuk seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) akan beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke kendaraan listrik berbasis baterai.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus langkah nyata Pemkot dalam mendukung penggunaan energi ramah lingkungan. Menurutnya, pola baru ini akan dilakukan dengan skema sewa, bukan lagi pembelian, sehingga lebih hemat biaya.

“Mulai 2026, Pemkot tidak lagi membeli mobil dinas. Kita pakai sistem sewa selama empat tahun, dengan pemeliharaan sepenuhnya ditanggung penyedia. Anggarannya sudah disiapkan,” kata Munafri saat menerima audiensi perusahaan transportasi di Balai Kota Makassar, Selasa (26/8/2025).

Efisiensi dan Transparansi

Munafri menegaskan, skema sewa kendaraan listrik ini memiliki sejumlah keuntungan. Selain mengurangi beban anggaran pemeliharaan, sistem ini juga mencegah masalah yang kerap muncul ketika pejabat berganti, seperti mobil dinas yang ikut dibawa pindah.

“Dengan skema sewa, semuanya lebih efisien. Mobil tetap milik Pemkot, tidak akan jadi persoalan saat terjadi pergantian pejabat,” jelasnya.

Pada tahap awal, Pemkot Makassar akan menyediakan sekitar 50 unit kendaraan listrik. Randis ini akan didistribusikan untuk kepala dinas, camat, hingga kepala bagian. Anggarannya bersumber dari APBD Perubahan 2025 dan APBD Pokok 2026.

Selain randis, Pemkot juga merencanakan pengadaan puluhan bus listrik untuk memperkuat layanan transportasi publik perkotaan. Bus listrik itu ditargetkan beroperasi di sejumlah koridor utama untuk mendukung integrasi moda transportasi yang modern dan ramah lingkungan.

Dukungan Regulasi Nasional

Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 yang mewajibkan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mulai menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas.

“Khusus di lingkungan Pemkot, kita sudah moratorium kendaraan berbahan bakar fosil. Semua operasional, baik mobil maupun bus, akan bergeser ke listrik,” tegas Munafri.

Ia menambahkan, penggunaan kendaraan listrik tidak hanya sekadar mengikuti aturan pusat, melainkan juga wujud komitmen Pemkot menghadirkan udara bersih di Makassar. Dengan mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil, diharapkan kualitas lingkungan kota semakin baik.

Kerja Sama dengan Swasta

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga mengungkapkan bahwa Pemkot tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah perusahaan transportasi, termasuk Kalista. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan sistem transportasi umum berbasis listrik di jalur koridor kota.

“Kami ingin menunjukkan bahwa Makassar serius mendukung elektrifikasi, memperkuat budaya hemat energi, dan peduli lingkungan. Kolaborasi dengan pihak swasta akan mempercepat target itu,” kata Munafri.

Perwakilan salah satu perusahaan transportasi, Syamsul Syafiri, mengapresiasi langkah Pemkot Makassar. Ia menyebut, tantangan transportasi pemerintahan selama ini adalah biaya pemeliharaan yang tinggi, koordinasi armada yang belum efisien, serta keterbatasan fleksibilitas kendaraan dinas.

“Makassar membutuhkan sistem mobilitas yang lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan pemerintahan modern. Sistem sewa kendaraan listrik ini menjawab tantangan itu,” ujar Syamsul.

Keuntungan Skema Sewa

Menurut Syamsul, skema sewa memberikan sejumlah keunggulan. Pertama, potensi penghematan anggaran transportasi tahunan, karena tidak ada lagi pembelian kendaraan baru setiap periode. Kedua, tingkat ketersediaan armada lebih terjamin karena penyedia berkewajiban memastikan kendaraan siap pakai. Ketiga, fleksibilitas penggunaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan OPD.

Pihaknya bahkan menawarkan layanan tambahan seperti armada premium dengan pengemudi profesional berstandar protokol pemerintahan untuk mendukung perjalanan dinas.

“Skema ini bukan sekadar soal kendaraan, tetapi menghadirkan ekosistem mobilitas pemerintahan yang lebih modern, hemat, dan ramah lingkungan,” jelasnya.

Langkah Strategis Kota Makassar

Dengan langkah ini, Makassar menjadi salah satu kota pertama di Indonesia yang secara menyeluruh beralih ke kendaraan listrik untuk operasional pemerintahan daerah. Munafri berharap kebijakan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya menekan biaya operasional sekaligus menjaga lingkungan.

“Ini bagian dari visi kita: Makassar sebagai kota yang tertib, modern, dan inklusif. Kita ingin pembangunan tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga keberlanjutan lingkungan,” tandasnya.