SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan sampah. Melalui APBD Perubahan 2025, Pemkot mengalokasikan sekitar Rp20 miliar untuk pengadaan armada dan instrumen pendukung kebersihan. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang menuju target Makassar Bebas Sampah 2029.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar, Helmy Budiman, mengatakan perhatian serius diberikan pada penguatan sistem persampahan, mulai dari peremajaan armada hingga inovasi pengolahan ramah lingkungan.

“Melalui APBD Perubahan, kami akan mengadakan 50 unit motor pengangkut sampah dan 8 unit mobil kontainer tertutup. Armada baru ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengangkutan sampah di lapangan,” ujar Helmy di Balai Kota Makassar, Selasa (26/8/2025).

Armada Baru, Layanan Lebih Efektif

Menurut Helmy, motor pengangkut sampah yang akan ditempatkan di TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) dirancang dengan modifikasi khusus agar lebih efisien. Selain itu, kendaraan tersebut akan dilengkapi jaring penutup untuk mencegah sampah berceceran di jalan.

“Dengan begitu, praktik pengangkutan sampah bisa lebih bersih dan nyaman bagi masyarakat,” tambahnya.

Peremajaan armada juga menjadi kebutuhan mendesak. Sejumlah kendaraan lama dianggap tidak layak operasi, sehingga berdampak pada keterlambatan layanan. Dengan tambahan armada baru, distribusi layanan pengangkutan sampah akan menjangkau 153 kelurahan, TPS 3R, hingga kecamatan sesuai kebutuhan lapangan.

Inovasi Pengolahan Sampah Organik

Selain memperkuat armada, DLH Makassar juga menyiapkan program inovatif untuk mengurangi timbunan sampah organik. Tahun ini, Pemkot akan menggulirkan 10 ribu eco enzyme, 100 ribu lubang biopori, serta 20 ribu maggot sebagai solusi pengolahan ramah lingkungan.

Tak hanya itu, DLH juga menyiapkan 10 ribu komposter rumah tangga untuk mendukung pengelolaan sampah di tingkat keluarga. Helmy menyebutkan, pengolahan berbasis rumah tangga akan diintegrasikan dengan gerakan urban farming yang selama ini sudah berjalan.

“Pak Wali sudah menginstruksikan agar setiap RT/RW mulai mengaktifkan bank sampah dan melakukan pengolahan mandiri melalui biopori, eco enzyme, maggot, maupun komposter. Semua ini akan kita sinergikan dengan gerakan Tanami Tanata dan urban farming,” jelasnya.

Penguatan Regulasi dan Partisipasi Warga

Pengelolaan sampah, kata Helmy, kini diarahkan sesuai mandat pemerintah pusat dengan skema hulu, media, dan hilir. Di tingkat hulu, Pemkot telah menerbitkan Perwali Nomor 13 Tahun 2025 tentang Retribusi Persampahan. Dalam waktu dekat juga akan diterbitkan surat edaran kewajiban pemilahan sampah rumah tangga.

“Ini menjadi pijakan awal agar masyarakat ikut terlibat sejak dari sumber sampah. Tanpa partisipasi warga, target Makassar Bebas Sampah akan sulit dicapai,” tegasnya.

Di sisi hilir, DLH juga tengah mengkaji penggunaan insinerator berstandar lingkungan untuk mengolah residu sampah, khususnya di kawasan pulau-pulau. Menurut Helmy, penguatan pengelolaan tidak hanya dilakukan di daratan, tetapi juga di wilayah kepulauan yang kerap menghadapi keterbatasan sarana.

Target 2025-2026

Helmy menyebut, seluruh program ini akan dimaksimalkan mulai APBD Perubahan 2025 dan berlanjut hingga 2026. Fokus utama diarahkan pada pencapaian target 51,2% pengelolaan sampah nasional pada 2025, sekaligus menapaki jalan menuju visi Makassar sebagai kota bebas sampah empat tahun kemudian.

“Semua upaya, baik pengurangan di sumber, pengolahan di tingkat masyarakat, hingga penyediaan sarana pengangkutan, akan dijalankan masif mulai tahun ini. Harapannya, masyarakat bisa merasakan perubahan nyata, baik dari layanan pengangkutan maupun kualitas lingkungan,” ungkap Helmy.

Kolaborasi Jadi Kunci

Pemkot Makassar juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Penguatan bank sampah, gerakan urban farming, hingga pengembangan sentra maggot di kecamatan seperti Panakkukang, diharapkan tidak hanya mengurangi beban sampah, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru bagi warga.

“Strategi besar ini hanya bisa berhasil jika seluruh pihak terlibat—pemerintah, swasta, komunitas, dan tentu saja masyarakat. Sampah bukan sekadar masalah kebersihan, tapi juga bagian dari upaya menjaga kualitas hidup,” pungkas Helmy.

Dengan tambahan armada, inovasi teknologi, regulasi ketat, dan partisipasi aktif masyarakat, Pemkot Makassar optimistis langkah nyata ini akan mempercepat terwujudnya Makassar Bebas Sampah 2029.