DPRD Makassar Luruskan Isu Wali Kota Kabur saat Kericuhan Paripurna

Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, menjelaskan bahwa rapat paripurna mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2025 telah berjalan dengan lancar sesuai agenda dan resmi ditutup sekitar pukul 21.30 WITA.

pemkot-makassar

SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR – Sejumlah pimpinan DPRD Kota Makassar membantah keras isu yang beredar di media sosial terkait penutupan rapat paripurna DPRD secara tiba-tiba dan pengabaian terhadap pendemo sebelum terjadinya kericuhan serta pembakaran Gedung DPRD Makassar pada Jumat, 29 Agustus 2025 lalu.

Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, menjelaskan bahwa rapat paripurna mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD 2025 telah berjalan dengan lancar sesuai agenda dan resmi ditutup sekitar pukul 21.30 WITA. Penutupan rapat ini jauh sebelum massa masuk gedung dan melakukan pembakaran sekitar pukul 22.10 WITA. “Rapat resmi ditutup, pimpinan dewan, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota meninggalkan gedung dalam keadaan aman. Baru kemudian massa masuk dan melakukan tindakan anarkis,” tegasnya di Makassar, Selasa (2/9).

Andi Suharmika juga menolak tuduhan bahwa Wali Kota Makassar enggan menemui pendemo. Ia menegaskan bahwa situasi malam itu bukan aksi demonstrasi biasa, melainkan serangan kriminal tanpa struktur yang jelas, tanpa komunikasi, dan diakhiri dengan kerusuhan serta pembakaran. “Demo biasanya ada pemberitahuan, ada korlap, ada tuntutan jelas. Malam itu tidak ada struktur, langsung merusak, membakar, menjarah. Itu bukan demonstrasi, tapi tindakan kriminal,” ujar Andi.

Senada, Anggota DPRD Makassar Fasruddin Rusly menuturkan bahwa jalannya sidang telah selesai sebelum kerusuhan terjadi. Ia membantah isu bahwa Wali Kota kabur sebelum paripurna selesai. “Rapat selesai, forum resmi ditutup, baru kemudian massa datang dan melakukan aksi anarkis. Isu Wali Kota kabur sebelum paripurna selesai itu tidak benar sama sekali,” tegasnya.

Anggota DPRD lainnya, Anwar Faruq, menambahkan bahwa paripurna berjalan sesuai agenda hingga resmi ditutup sebelum dibubarkan. “Jadi tudingan bahwa DPRD panik dan kabur sebelum sidang selesai itu tidak benar,” ujarnya.

Pimpinan dan anggota DPRD menilai narasi yang beredar di media sosial sebagai kampanye hitam yang sengaja dibuat untuk menyesatkan publik dan memperkeruh suasana pasca tragedi yang meninggalkan empat korban meninggal dan kerusakan parah di gedung DPRD Makassar.

Kejadian pembakaran gedung DPRD Makassar pada Jumat, 29 Agustus 2025, meninggalkan luka mendalam dengan tiga hingga empat korban jiwa serta sejumlah luka berat yang harus dirawat di rumah sakit. Kericuhan bermula saat demo yang memprotes kasus kematian seorang driver ojek online berakhir dengan massa merangsek masuk dan membakar gedung wakil rakyat tersebut.

Leave a Reply