SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar kembali mendapat apresiasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan wilayah Sulawesi–Maluku (Sulama). Alasannya, Pemkot dinilai serius memberi perlindungan kepada pekerja rentan serta menghadirkan kepedulian nyata lewat alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Langkah ini terbukti sangat relevan, khususnya ketika musibah kebakaran melanda Gedung DPRD Makassar pada 29 Agustus lalu. Sejumlah pegawai Pemkot yang bertugas menjadi korban, bahkan ada yang harus dirawat intensif di rumah sakit. Seluruh biaya perawatan mereka kini dijamin penuh, sementara santunan bagi korban meninggal juga langsung disalurkan.

Kepala Kantor Wilayah BPJAMSOSTEK Sulama, Mintje Wattu, menyebut Makassar sebagai daerah yang patut dicontoh dalam urusan perlindungan sosial. Menurutnya, komitmen Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menghadirkan rasa aman sekaligus menjadi penguat bagi warga yang sedang tertimpa musibah.

“Apresiasi setinggi-tingginya untuk Pemerintah Kota Makassar. Kepedulian yang ditunjukkan lewat APBD ini sangat nyata, bukan hanya regulasi di atas kertas. Masyarakat betul-betul merasakan dampaknya,” ujarnya, Rabu (3/9/2025), usai bertemu Wali Kota di Balai Kota Makassar.

Hadir Langsung Serahkan Santunan

Mintje menuturkan, dalam proses penyaluran santunan kematian maupun bantuan bagi korban kebakaran DPRD, masyarakat memberikan respons positif. Hal itu karena Wali Kota dan Wakil Wali Kota hadir langsung mendampingi keluarga korban.

“Respon masyarakat luar biasa. Mereka merasa tenang karena wali kota dan wakil wali kota ikut turun langsung. Itu menunjukkan bahwa pemerintah kota hadir di tengah duka warganya,” jelasnya.

Ia menegaskan, keberhasilan program jaminan sosial di Makassar tidak lepas dari dukungan anggaran APBD. Tanpa komitmen kepala daerah, kata Mintje, regulasi yang tersedia akan sulit terimplementasi dengan baik.

Rp1,8 Miliar Santunan dan Ribuan Pekerja Terlindungi

Data BPJS menyebutkan, hingga September 2025, total santunan yang telah dibayarkan kepada masyarakat di Kota Makassar mencapai Rp1,8 miliar. Sementara untuk korban insiden kebakaran DPRD, biaya perawatan yang sudah ditanggung mencapai Rp108 juta.

Tidak hanya itu, lewat APBD, Pemkot Makassar sudah melindungi 30 ribu pekerja rentan. Pada APBD Perubahan 2025, jumlah itu bahkan ditargetkan meningkat hingga 45 ribu pekerja rentan miskin.

“Ini jelas bentuk kepedulian nyata. Masyarakat bisa tahu, wali kota menyiapkan anggaran khusus agar pekerja rentan mendapat perlindungan penuh,” tambah Mintje.

Perawatan Unlimited Sampai Sembuh

Hingga kini, masih ada tiga pasien korban kebakaran DPRD yang menjalani perawatan di RS Primaya, RS Grestelina, dan RS Kemenkes (CPI). Ada pula korban yang sudah diperbolehkan pulang, namun tetap menjalani rawat jalan. Semua biaya medisnya tetap ditanggung BPJS yang dibiayai melalui APBD Pemkot Makassar.

“Perawatan ini unlimited sampai sembuh. Bahkan kalau dokter menyatakan pasien harus istirahat panjang, tetap ditanggung. Para pekerja juga tetap menerima hak gaji sesuai regulasi,” tegas Mintje.

Ia menambahkan, BPJS bersama Pemkot akan terus mendampingi korban sampai benar-benar pulih dan kembali bisa bekerja. Rencananya, kunjungan ke pasien-pasien yang masih dirawat akan dilakukan kembali dalam waktu dekat.

Komitmen Pemkot Makassar

Bagi Pemerintah Kota Makassar, langkah ini sejalan dengan visi menghadirkan kota yang inklusif, di mana setiap warga mendapatkan perlindungan, khususnya mereka yang bekerja di sektor rentan. Melalui sinergi dengan BPJS, Pemkot ingin memastikan tidak ada warga yang ditinggalkan ketika bencana maupun musibah menimpa.

Kepedulian ini, menurut Mintje, menjadi teladan yang layak diikuti daerah lain di Indonesia. “Kalau semua kepala daerah bisa sepeduli ini, maka pekerja rentan kita akan terlindungi dengan baik. Kota Makassar sudah membuktikan itu,” pungkasnya.

Dengan skema perlindungan yang dijalankan, Makassar tidak hanya menunjukkan kepedulian sosial, tetapi juga menguatkan posisi sebagai kota yang berkomitmen terhadap keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya.