SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memastikan penyesuaian APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 tidak akan menggeser arah pembangunan, terutama program-program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan meski terjadi koreksi pendapatan dan pengurangan belanja daerah, Pemkot tetap konsisten menjaga keberlanjutan proyek strategis. Mulai dari pembangunan stadion, sekolah, puskesmas, peningkatan kesejahteraan guru serta tenaga kesehatan di wilayah kepulauan, hingga penguatan UMKM dan investasi tetap dipastikan berjalan.

“Meski ada penyesuaian, komitmen kami adalah memastikan kebutuhan pokok masyarakat dan program prioritas tetap terlaksana,” tegas Munafri saat rapat paripurna virtual menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPRD Makassar, Rabu (3/9/2025).

Pendapatan Daerah Terkoreksi 9,02 Persen

Munafri memaparkan, target pendapatan daerah yang semula Rp5,384 triliun dalam APBD Pokok 2025, kini disesuaikan menjadi Rp4,898 triliun. Koreksi sebesar Rp485 miliar atau 9,02 persen ini dilakukan setelah evaluasi semester I 2025 serta proyeksi capaian hingga akhir tahun.

“Perhitungan kami lakukan lebih rasional dengan mempertimbangkan potensi riil. Target harus terukur agar tidak menjadi beban pelaksanaan,” jelas Munafri.

Rincian koreksi pendapatan antara lain:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun dari Rp2,484 triliun menjadi Rp2,177 triliun (turun Rp306,76 miliar atau 12,35%). Penurunan terutama dipicu kebijakan subsidi listrik 50% dari pemerintah pusat yang memengaruhi Pajak Penerangan Jalan (PBJT), penyesuaian opsen PKB-BBNKB di tingkat provinsi, serta rasionalisasi retribusi layanan kesehatan di BLUD Puskesmas.
• Pendapatan Transfer terkoreksi dari Rp2,900 triliun menjadi Rp2,721 triliun (turun Rp179,13 miliar atau 6,18%), akibat berkurangnya komponen bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sulsel.

Meski demikian, Pemkot berkomitmen mengoptimalkan PAD dengan intensifikasi pajak dan retribusi, digitalisasi layanan, optimalisasi BUMD, serta pemanfaatan aset daerah.

Efisiensi Belanja, Fokus Program Prioritas

Koreksi pendapatan otomatis berdampak pada sisi belanja daerah. Dalam APBD Perubahan 2025, belanja disesuaikan menjadi Rp5,128 triliun, berkurang Rp555 miliar dari sebelumnya Rp5,684 triliun.

Rinciannya:

• Belanja Operasi turun tipis Rp28,82 miliar (0,69%) dari Rp4,167 triliun menjadi Rp4,138 triliun. Efisiensi dilakukan pada pos pendukung yang tidak berpengaruh langsung terhadap capaian program.
• Belanja Modal terpangkas signifikan Rp496,83 miliar (33,64%) dari Rp1,477 triliun menjadi Rp980,28 miliar. Program terdampak antara lain pembangunan solar panel, pengadaan motor sampah listrik, hingga proyek kawasan Karebosi yang dinilai sulit rampung hingga akhir 2025.
• Belanja Tak Terduga dipangkas dari Rp40 miliar menjadi Rp10 miliar (berkurang 75%) namun tetap menjaga ketersediaan dana darurat bencana.

Munafri menegaskan, langkah efisiensi sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBD.

“Kami menajamkan program prioritas agar defisit tetap terkendali sesuai kapasitas fiskal daerah.”

10 Program Prioritas Tetap Berjalan

Meski terjadi pengurangan belanja, Wali Kota memastikan 10 program prioritas Pemkot Makassar 2025 tetap dijalankan, yakni:

1. Pembangunan stadion dan fasilitas olahraga.
2. Peningkatan sekolah dan puskesmas.
3. Penguatan layanan kesehatan di pulau dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
4. Program Universal Health Coverage (UHC).
5. Pemberian seragam sekolah gratis.
6. Pendirian Makassar Creative Hub.
7. Urban farming dan ketahanan pangan kota.
8. Penguatan UMKM dan peningkatan investasi.
9. Perbaikan tata kelola pemerintahan berbasis digital.
10. Kesejahteraan guru serta tenaga pendidikan.

Pembiayaan dan Sinergi Legislatif

Dari sisi pembiayaan, penerimaan diproyeksikan Rp230,24 miliar, turun Rp69 miliar (23,25%) akibat koreksi SILPA 2024 berdasarkan audit BPK RI. Pemkot juga tidak merencanakan pinjaman daerah maupun penyertaan modal baru pada BUMD, melainkan fokus pada restrukturisasi dan persiapan modal produktif untuk tahun berikutnya.

Munafri menutup penjelasannya dengan apresiasi terhadap masukan DPRD Makassar.

“Pengelolaan pendapatan dan efektivitas belanja tidak bisa berdiri sendiri. Sinergi eksekutif dan legislatif menjadi kunci keberhasilan, demi kesejahteraan masyarakat Makassar,” pungkasnya.