SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra melakukan kunjungan langsung ke Markas Polda Sulawesi Selatan untuk meninjau para tersangka yang terlibat dalam kerusuhan di Makassar, Rabu (10/9/2025). Kerusuhan yang menyebabkan pembakaran dua gedung DPRD dan korban jiwa ini melibatkan sekitar 42 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kunjungan Yusril ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bahwa penanganan hukum terhadap para tersangka berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Yusril menekankan bahwa proses hukum harus berjalan tegas namun tetap memenuhi aturan hukum yang berlaku serta menghormati perlindungan hukum bagi para tersangka.

“Kami memastikan bahwa langkah hukum tegas yang diarahkan oleh Bapak Presiden benar-benar dilaksanakan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan secara profesional,” ujar Yusril.

Lebih lanjut, Yusril menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengkaji kemungkinan pemberian proses hukum restorative justice, khususnya untuk para tersangka yang masih di bawah umur, selama memenuhi syarat hukum. Hal ini dinilai dapat menjadi alternatif yang lebih adil dan mendukung pemulihan bagi yang bersangkutan.

“Kalau memang dapat diselesaikan dengan mekanisme restoratif justice dan memenuhi syarat, kami akan melaksanakan itu,” kata Yusril.

Selain peninjauan, Yusril juga memastikan para tersangka mendapatkan perlakuan manusiawi selama penahanan, mulai dari penyediaan makan tiga kali sehari, karpet agar tidak tidur di lantai, hingga kesempatan berolahraga. Ia juga melakukan dialog langsung dengan para tahanan yang berasal dari berbagai latar belakang, memastikan tidak ada penyiksaan atau tekanan selama proses hukum.

Yusril menegaskan bahwa kasus ini berkisar pada tindak pidana umum serta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan tidak ditemukan indikasi tindak pidana makar maupun terorisme.

Kunjungan ini juga dihadiri oleh pejabat penting di Sulawesi Selatan, termasuk Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, dan unsur Forkopimda lainnya, menandai komitmen pemerintah menjaga penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam penanganan kerusuhan ini.