SATUKLIKMEDIA.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan yang baru dilantik, Purbaya Yudhi Sadewa, mengusulkan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun anggaran 2026 sebesar Rp 52,016 triliun dalam rapat kerja perdana dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (10/9/2025). Anggaran ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan usulan yang disampaikan oleh mantan Menkeu Sri Mulyani pada Juli 2025 yang sebesar Rp 52,017 triliun.

“Kami mohon berkenan pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI untuk dapat menyetujui usulan pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 yang diusulkan sebesar Rp 52,016 triliun,” ujar Purbaya dalam rapat kerja tersebut.

Pagu anggaran ini disusun menurut fungsi yaitu fungsi pelayanan umum sebesar Rp 47,774 miliar, fungsi ekonomi sebesar Rp 249 miliar, serta fungsi pendidikan sebesar Rp 3,993 miliar. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menambahkan bahwa jumlah tersebut juga sudah termasuk anggaran untuk tujuh badan layanan umum (BLU) sebesar Rp 10,37 triliun. Jika tidak termasuk BLU, pagu indikatif murni Kemenkeu diperkirakan sekitar Rp 41,64 triliun.

Purbaya menjelaskan bahwa alokasi anggaran ini diperlukan untuk mendukung peran strategis Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Alokasi ini menjadi kunci untuk melanjutkan berbagai program kebijakan fiskal, pengelolaan penerimaan dan belanja negara, hingga pengelolaan perbendaharaan dan risiko keuangan negara,” jelas Purbaya.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan optimisme terhadap kepemimpinan Purbaya yang dinilai mampu memanfaatkan instrumen APBN dan kebijakan fiskal untuk menjaga kepercayaan pasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Purbaya juga dilaporkan segera melaporkan hasil rapat kerja di DPR ke Presiden Prabowo Subianto guna membahas hasil dan potensi perubahan anggaran yang masih didiskusikan.

Dengan usulan anggaran ini, Kemenkeu diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam menghadapi tantangan ekonomi dan fiskal nasional.