SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memperkuat koordinasi lintas sektor dan pusat dalam memastikan keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan percepatan penanganan Tuberkulosis (TBC). Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) secara virtual dari Balai Kota, Senin, 29 September 2025, yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Rakornas yang juga dihadiri Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti, ini membahas langkah antisipasi keracunan makanan pada program MBG serta penekanan angka TBC sebagai agenda kesehatan nasional.

Wali Kota Munafri, didampingi jajaran Kepala SKPD teknis, menegaskan bahwa Pemkot Makassar siap menjalankan langkah-langkah pengawasan ketat dan sinergi lintas dinas. “Kami mengajak TP PKK dan kader posyandu agar bersama-sama menangani persoalan tuberkulosis (TBC),” lanjut Munafri, menargetkan penguatan upaya pencegahan dan pengendalian TBC di seluruh wilayah kota.

Pengawasan MBG: Sertifikat Higienis dan Rapat Koordinasi Sekolah

Makassar telah menunjukkan progres signifikan dalam Program MBG, dengan 45 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif dan total penerima manfaat mencapai 138.636 orang. Munafri menegaskan bahwa Pemkot menyiapkan langkah antisipasi berlapis untuk menjaga kualitas makanan yang disajikan, sambil menunggu Peraturan Presiden (Perpres) terbaru dari pemerintah pusat.

Standar utama yang ditekankan Munafri adalah Sertifikat Higienis bagi seluruh penyedia makanan. “Yang paling penting adalah setiap penyedia memiliki sertifikat higienis. Itu menjadi standar utama agar masyarakat, terutama anak-anak, mendapat asupan bergizi yang aman,” tambahnya.

Ia menginstruksikan agar seluruh sekolah penerima program segera melakukan rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. “Di sekolah-sekolah harus rapat dulu, supaya semua pihak yang terlibat bisa memastikan pelaksanaan program ini benar-benar aman. Kita tidak boleh lengah, karena kalau terjadi sesuatu, risikonya besar,” imbuh Appi. Komitmen ini memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh dan tidak terpusat.

Menkes RI Dorong Protokol Baku dan Penguatan UKS

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam Rakornas tersebut, menekankan pentingnya penerapan protokol baku penanganan keracunan pada program MBG. Budi menyoroti kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah dan meminta sinergi antara Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk memperkuat Upaya Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai garda terdepan pencegahan.

“Sekolah harus memeriksa makanan yang datang, cek bau, warna, dan teksturnya. Jika ada tanda mencurigakan, jangan disajikan. UKS harus segera menghubungi puskesmas,” pesan Budi.

Kemenkes juga menekankan percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur SPPG. Budi menyatakan Kemenkes telah menyederhanakan prosedur penerbitan SLHS agar dapat selesai maksimal dalam 13 hari, bahkan bila perlu hanya dua minggu, tanpa mengurangi standar. Inspeksi kebersihan dapur, proses masak, penyimpanan, dan kebersihan alat harus dilakukan sesuai standar.

Deteksi Cepat dan Inovasi Laboratorium

Untuk penanganan cepat, Menkes meminta daerah memperkuat laboratorium kesehatan dengan peralatan PCR untuk bakteri dan virus, serta toxicology lab untuk zat kimia. Budi menyebut pentingnya pengadaan alat rapid test khusus bakteri dan kimia sebelum makanan didistribusikan, mencontoh pengalaman pengawasan katering jemaah haji.

Budi menegaskan bahwa telah dibentuk Gugus Gerak Cepat yang dipimpin oleh Kemendagri untuk memastikan setiap kejadian keracunan ditangani secara terkoordinasi. “Gubernur, bupati, dan wali kota tentu tidak ingin kasus keracunan terjadi di wilayahnya,” sarannya.

Dengan penerapan protokol ketat, percepatan sertifikasi SLHS, dan penguatan pengawasan UKS, pemerintah pusat optimistis kasus keracunan pada program MBG dapat ditekan. Wali Kota Munafri menutup Rakornas dengan memastikan bahwa Pemkot Makassar akan mengintegrasikan seluruh arahan ini demi menjaga keamanan pangan dan kesehatan anak-anak Makassar.