SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan agar Badan Gizi Nasional (BGN) bertindak tegas dalam mengawasi dan mengevaluasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai upaya mencegah terulangnya kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa anak-anak.

Fatmawati meminta BGN untuk mengambil keputusan tegas, termasuk menutup dapur atau SPPG yang tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP). “Saya meminta kepada BGN agar menutup dapur atau SPPG yang tidak qualified,” ujarnya pada Rabu (1/10/2025).

Menurutnya, kendala tata kelola dan kelengkapan peralatan yang tidak memenuhi SOP menjadi faktor utama penyebab keracunan MBG pada siswa di sejumlah wilayah. “Manajemen dan peralatan yang tidak standar mencerminkan SPPG yang tidak siap dan tidak layak serta merupakan pemicu terjadinya kejadian luar biasa (KLB),” jelas Fatmawati.

Data dari BGN menunjukkan sejak Januari hingga September 2025 terdapat 6.517 kasus keracunan MBG di berbagai daerah di Indonesia. Fatmawati berkomitmen agar Sulawesi Selatan tidak mengalami kejadian serupa dan meminta masyarakat untuk percaya terhadap upaya pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan MBG.

“Yang penting adalah meyakinkan anak-anak, orangtua, dan sekolah bahwa tujuan MBG adalah memastikan anak-anak kita tidak mengalami kekurangan gizi,” pungkasnya.

Pemprov Sulsel juga telah menugaskan Komponen Cadangan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (Komcad SPPI) untuk mengawasi ketat tahapan pengolahan makanan mulai dari bahan baku hingga distribusi, guna memastikan mutu dan keamanan pangan yang diterima anak-anak.