SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pernyataan ini disampaikan Fatmawati dalam acara Exit Meeting Pemeriksaan Kepatuhan Pendahuluan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2025 (sampai Triwulan III), yang digelar di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, pada Senin (20/10/2025).

Pertemuan ini menjadi tahap akhir pemeriksaan pendahuluan BPK terhadap tata kelola belanja daerah Pemprov Sulsel, dihadiri Kepala BPK Perwakilan Sulsel, Winner Frengki Halomoan Manalu, bersama jajaran pemeriksa, serta pimpinan OPD bidang keuangan dan perencanaan dari Pemprov Sulsel. BPK menyampaikan temuan awal, rekomendasi perbaikan, dan langkah tindak lanjut yang diharapkan dapat segera diimplementasikan dengan cepat dan terukur.

Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan bukan sekadar kritik, melainkan bahan introspeksi dan pembelajaran untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa Pemprov Sulsel berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi secara sistematis dan disiplin, serta menjaga koordinasi antar-OPD agar tindak lanjut berjalan efektif.

“Komitmen kami bukan hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat Sulawesi Selatan atas penggunaan dana publik,” ujarnya.

Fatmawati turut mengingatkan pentingnya peningkatan kedisiplinan dalam pelaporan dan pengawasan anggaran agar tidak timbul temuan berulang, serta menjaga etika dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan.

Pemprov Sulsel juga mencatat prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari BPK RI, yang menjadi kali keempat berturut-turut sejak 2011. Predikat WTP ini mencerminkan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah serta patuh pada peraturan perundang-undangan.

Kepala BPK Sulsel Winner Frengki Halomoan Manalu menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan BPK sangat penting untuk memastikan tata kelola keuangan yang transparan dan berintegritas tinggi. Ia mengapresiasi kerjasama baik Pemprov Sulsel selama proses pemeriksaan.

Exit Meeting ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat komitmen bersama mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan.