SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, menerima kunjungan tim evaluator dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam rangka evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025. Tim yang dipimpin oleh Fanny Setiawan dan Tersisius Bagus Putra disambut bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Ruang Sipakalabbi, Kantor Balai Kota Makassar, Kamis (23/10/2025).

Sekda Andi Zulkifly menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim yang dianggap sangat penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Evaluasi AKIP tahun ini mencakup beberapa aspek utama, termasuk tindak lanjut dari 12 rekomendasi hasil penilaian tahun sebelumnya, review perencanaan kinerja seluruh unit kerja, penyusunan format standar pengukuran kinerja bagi seluruh OPD, serta pemanfaatan hasil laporan kinerja sebagai dasar penyusunan strategi dan target di tahun berikutnya.

Pemerintah Kota Makassar juga telah menyusun format standar bagi setiap OPD dengan indikator kinerja yang terukur dan akurat. Laporan kinerja OPD digunakan secara optimal sebagai dasar penetapan strategi dan target kinerja mendatang. “Evaluasi AKIP ini adalah momen strategis untuk mengukur implementasi sistem kinerja yang sudah diterapkan di seluruh perangkat daerah, memastikan sasaran dan indikator kinerja berorientasi hasil atau outcome,” ungkap Sekda usai evaluasi.

Andi Zulkifly menambahkan bahwa Pemkot Makassar mulai mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pemantauan data kinerja secara real time. Data harus valid dan relevan dengan indikator yang terukur jelas serta perhitungan kinerja dilakukan dengan konsisten agar target ke depan lebih baik dan realistis dibanding capaian sebelumnya.

Kegiatan evaluasi turut dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Kepala Inspektorat, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Masing-masing OPD mempersiapkan data dukung, dokumen perencanaan kinerja, dan bukti tindak lanjut yang dipresentasikan ke tim evaluator.

Sekda Zulkifly juga menjelaskan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar yang mengikuti prinsip akuntabilitas kinerja, dengan fokus pada empat pilar utama: peningkatan layanan dasar, peningkatan ekonomi masyarakat, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pengelolaan lingkungan kota yang bersih dan tahan terhadap perubahan iklim. “Melalui koordinasi lintas OPD dan pemanfaatan sistem digital, tata kelola pemerintahan di Makassar akan semakin akuntabel dan transparan,” pungkasnya.

Evaluasi AKIP bukan sekadar penilaian, tapi momentum perbaikan berkelanjutan menuju birokrasi yang adaptif dan berintegritas. Diharapkan hasil evaluasi menghasilkan rekomendasi konstruktif sebagai dasar penyusunan target kinerja Pemerintah Kota Makassar periode 2025–2029.