SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat regulasi dan kebijakan pengadaan barang dan jasa sebagai langkah strategis mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta pemberdayaan pelaku usaha di daerah. Penegasan ini disampaikan dalam sambutannya pada Sosialisasi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Sinergi LKPP dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar pada Kamis (30/10/2025).

Munafri menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mengarahkan 50 persen dari total belanja pemerintah, yang mencapai sekitar Rp3 triliun, untuk produk lokal. Dari angka tersebut, separuhnya akan disalurkan khusus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). “Kami akan memperkuat pendampingan agar UMKM di Makassar menjadi lebih berdaya, naik kelas, dan mampu mendukung pembangunan kota,” tegas Munafri.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa peran pemerintah menjadi penyeimbang agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi, dengan mencontohkan fenomena munculnya lapangan paddle tennis yang banyak dibangun oleh investor tanpa standar jelas, sehingga bisa menimbulkan risiko seperti kredit macet di masa depan. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan sinergi lintas lembaga, termasuk dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), menjadi kunci keberhasilan pengelolaan anggaran daerah.

Munafri juga menyoroti posisi strategis Makassar sebagai kota terbesar di Indonesia Timur dengan potensi ekonomi yang sangat besar dari sektor perdagangan barang dan jasa, serta sumber daya alam seperti laut, sungai, dan daerah penyangga pertanian. Sejak tahun 2019, Makassar telah sepenuhnya menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa elektronik, dengan nilai transaksi mencapai Rp645 miliar, sekaligus menempati posisi kedua nasional dalam penggunaan sistem tersebut.

Dalam kondisi ekonomi nasional yang masih menantang, Pemerintah Kota Makassar mengedepankan program berkelanjutan yang memperkuat daya beli masyarakat, seperti perbaikan distribusi air bersih dan pengembangan inkubator bisnis UMKM. Munafri berharap setiap rupiah dari APBD memberikan manfaat nyata, tidak hanya dalam bentuk bantuan langsung tunai, tetapi juga melalui program yang menumbuhkan kemandirian masyarakat.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah terus mendorong sertifikasi higienitas bagi pelaku UMKM, memperluas akses pembiayaan, dan memperkuat pasar, dengan menargetkan produk lokal menembus pasar ekspor sebagai tanda tata kelola usaha yang matang.

Menutup sambutannya, Munafri mengimbau pelaku usaha agar tidak hanya mengikuti tren sesaat, tetapi mampu membaca dan memanfaatkan peluang pasar lokal dengan strategi bisnis yang kuat berbasis sumber bahan baku dan potensi lokal. Melalui kebijakan ini, Munafri menegaskan tekad menjadikan Makassar sebagai kota yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing di kawasan Indonesia Timur.

Acara ini turut dihadiri anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad, Sekretaris LKPP RI, serta berbagai pejabat dan pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya sinergi memperkuat pengadaan barang dan jasa pemerintah secara transparan dan akuntabel.