SATUKLIKMEDIA.COM, ​MAKASSAR – Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Percepatan Perizinan dalam Rangka Mendukung Penyediaan Perumahan di Wilayah Perkotaan. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari (6–7 November 2025) di Balai Pengembangan Kompetensi PU Wilayah VIII Makassar ini, bertujuan konkret untuk mendukung Program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), salah satu misi utama Asta Cita.

​Direktur Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan, Andri Hari Rochayanto, S.T., M.Sc., M.T., QRMP, menekankan bahwa sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha adalah kunci kelancaran penyediaan perumahan rakyat.

​“Koordinasi yang baik antar-stakeholders sangat krusial, terutama dalam proses penyediaan lahan, perizinan, hingga pembiayaan. Tanpa sinergi, percepatan pembangunan rumah layak huni bagi MBR sulit tercapai,” ujar Andri Hari Rochayanto, Jumat (7/11/2025).

​Ia menegaskan, perizinan yang cepat, transparan, dan terintegrasi akan mendorong investasi dan mempercepat realisasi pembangunan.

​Tantangan di Lapangan dan Dukungan ASPRUMNAS

​Diskusi dalam FGD menyoroti sejumlah kendala perizinan yang selama ini dihadapi, termasuk:

• ​Banyaknya tahapan perizinan yang harus dilalui.
• ​Lemahnya implementasi sistem Online Single Submission – Risk Based Approach (OSS–RBA).
• ​Minimnya pemahaman pelaku usaha terhadap mekanisme izin di sektor perumahan.

​Andri Hari Rochayanto menyebut, perlunya sinkronisasi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor agar sistem perizinan menjadi lebih sederhana dan efisien, sehingga pembangunan rumah subsidi bagi MBR dapat segera terealisasi.

​Dukungan kuat terhadap inisiatif ini datang dari kalangan pengembang. Ketua DPW Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (ASPRUMNAS) Sulawesi Selatan, Muhammad Natsir, mengapresiasi FGD sebagai ruang strategis untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha.

​“FGD menjadi wadah penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan pengembang, khususnya terkait percepatan perizinan yang selama ini menjadi salah satu hambatan utama di lapangan,” ujar Muhammad Natsir.

​Pengurus ASPRUMNAS Sulsel, Al Fachmi Machmud, menambahkan bahwa kegiatan ini sangat relevan dengan mimpi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan 3 Juta rumah. Menurutnya, forum ini membantu pengembang memahami regulasi terbaru agar proses perizinan dan pembangunan berjalan sesuai standar pemerintah.

​Rangkaian kegiatan FGD ditutup dengan penyusunan rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat diterapkan di tingkat daerah, menjadikan percepatan perizinan sebagai faktor kunci keberhasilan penyediaan perumahan terjangkau.