SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menghadiri Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Selatan yang diperluas bersama seluruh bupati, wali kota, serta instansi terkait, Rabu (20/8/2025). Pertemuan ini digelar secara virtual melalui zoom meeting dan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Agenda rapat difokuskan pada pembahasan deteksi dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dapat memengaruhi jalannya pemerintahan di Sulawesi Selatan. Selain itu, forum ini juga menyinggung persoalan kebijakan fiskal daerah, khususnya terkait pajak dan retribusi yang menjadi perhatian masyarakat.

Munafri hadir bersama sejumlah pejabat Pemkot Makassar, antara lain Sekretaris Daerah Andi Zulkifly Nanda, Kepala BPBD, Kadiskominfo, Kadis Kesehatan, Kepala Bapenda, serta Kadis PTSP. Kehadiran jajaran ini menunjukkan keseriusan Pemkot Makassar dalam mendukung koordinasi lintas daerah.

Menurut Munafri, forum Forkopimda memiliki peran strategis sebagai wadah penyamaan langkah antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. “Rapat ini penting untuk menyatukan pandangan agar kita lebih siap menghadapi berbagai tantangan, baik dalam kebijakan fiskal maupun dalam menghadapi musim hujan yang berpotensi membawa risiko bencana,” ungkapnya usai mengikuti rapat.

Ia menegaskan, Pemkot Makassar berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lain. “Koordinasi ini penting demi menjaga stabilitas daerah sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” tegas Munafri.

Sorotan Gubernur Sulsel: Kebijakan Pajak Harus Rasional

Dalam forum tersebut, Gubernur Andi Sudirman menekankan perlunya kehati-hatian pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan pajak dan retribusi. Menurutnya, meski potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Selatan cukup besar, penerapannya harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Ia menyinggung laporan adanya lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga ratusan persen di beberapa daerah. “Memang ada aset mewah dan lahan besar yang seharusnya dikenai pajak sesuai nilainya. Namun kita juga harus mempertimbangkan kondisi masyarakat kecil agar tidak terbebani,” ujar Andi Sudirman.

Gubernur menegaskan, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran yang mengatur tiga poin penting dalam penetapan pajak daerah. Pertama, tidak boleh memberatkan kelompok berpenghasilan rendah. Kedua, setiap penyesuaian tarif harus dilandasi analisis sosial-ekonomi. Ketiga, pemerintah daerah wajib melakukan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat agar mereka memahami alasan di balik kebijakan tersebut.

Ia mencontohkan, potensi pajak kendaraan bermotor di Sulsel yang mencapai Rp21,7 triliun. Meski demikian, pemerintah provinsi tetap memberikan relaksasi agar masyarakat tidak terbebani. “Kebijakan harus dijalankan dengan pendekatan bertahap dan menyesuaikan kemampuan masyarakat. Jadi, ada klasifikasi yang jelas agar tidak menimbulkan gejolak,” jelasnya.

Antisipasi Musim Hujan dan Bencana Banjir

Selain pajak, rapat Forkopimda juga membahas kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. Andi Sudirman meminta seluruh kepala daerah memastikan langkah antisipasi dini untuk mengurangi risiko banjir.

“Drainase harus dipastikan bersih, saluran air tidak boleh tersumbat, dan pemerintah daerah harus punya strategi penanganan sejak dini,” ujarnya. Ia menambahkan, kesiapan infrastruktur dan koordinasi lintas instansi akan sangat menentukan ketahanan daerah menghadapi potensi bencana.

Menurutnya, musim hujan kerap menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi bagi masyarakat jika tidak diantisipasi dengan baik. Oleh karena itu, ia mengingatkan pemerintah kabupaten/kota untuk segera melakukan pengecekan lapangan, khususnya di titik-titik rawan banjir.

Pentingnya Sinergi Lintas Daerah

Dalam forum ini, Gubernur Sulsel juga membuka ruang bagi para kepala daerah untuk memberikan masukan terkait kondisi riil di wilayah masing-masing. Ia menekankan bahwa kebijakan yang dirumuskan di tingkat provinsi maupun pusat harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah.

“Setiap daerah punya karakteristik berbeda, sehingga masukan dari kepala daerah sangat penting agar kebijakan kita tepat sasaran,” katanya.

Munafri menyambut baik arahan tersebut. Menurutnya, sinergi antar daerah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memperkuat pelayanan publik. “Kolaborasi adalah kunci. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa menghadapi tantangan bersama,” ujarnya.

Rapat Forkopimda ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menghasilkan langkah konkret dalam menghadapi potensi ATHG. Baik persoalan fiskal maupun kesiapsiagaan bencana, keduanya dipandang sama pentingnya untuk menjaga ketahanan sosial-ekonomi Sulawesi Selatan.

Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota mampu melahirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat sekaligus memperkuat daya tahan daerah menghadapi tantangan ke depan.