SATUKLIKMEDIA.COM, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan menggelar sosialisasi perdana program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Jakarta pada 28 Agustus 2025. Acara ini ditujukan untuk para pengembang, kontraktor, vendor, hingga asosiasi yang terlibat dalam ekosistem perumahan nasional.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan perumahan di Indonesia. Menurutnya, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, sangat krusial agar program ini benar-benar memberikan dampak nyata.

“Acara ini akan mengundang seluruh ekosistem perumahan, mulai dari pengembang, kontraktor, BUMD, asosiasi, hingga pedagang bahan bangunan. Kami ingin memastikan semua pihak memahami skema KUR Perumahan dan bisa ikut berpartisipasi,” ujar Maruarar, Minggu (24/8/2025).

Fokus Sosialisasi ke Jawa Barat

Meski dimulai dari Jakarta, Maruarar mengungkapkan bahwa wilayah dengan potensi terbesar justru ada di Jawa Barat. Daerah ini dianggap sebagai pusat aktivitas kontraktor dan pengembang terbesar di Indonesia, sehingga menjadi prioritas utama dalam agenda sosialisasi berikutnya.

“Tentu yang paling besar itu di Jawa Barat, karena banyak kontraktor di sana. Maka setelah Jakarta, sosialisasi akan dilanjutkan di Jawa Barat,” kata Maruarar.

Selain Jakarta dan Jawa Barat, Kementerian PKP juga merencanakan sosialisasi di kantor Danantara dan Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB). Empat lokasi ini dipilih untuk menjangkau berbagai kalangan, mulai dari praktisi, akademisi, hingga pelaku bisnis yang berperan dalam penyediaan perumahan.

Terobosan Skema Pembiayaan

Lebih jauh, Maruarar membeberkan adanya gagasan baru terkait skema pembiayaan rumah subsidi yang melibatkan sektor swasta. Selama ini, pembiayaan subsidi perumahan hanya mengandalkan anggaran negara melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Namun, menurut Maruarar, keterlibatan swasta bisa membuka jalan bagi model subsidi baru yang lebih berkelanjutan.

“Doakan kami. Saya sedang berusaha keras agar ada skema pembiayaan rumah subsidi yang diakomodasi oleh pihak swasta. Konsep ini hampir mirip dengan FLPP, tetapi dengan dukungan langsung dari perusahaan atau pengusaha,” jelasnya.

Langkah ini dinilai penting mengingat kebutuhan perumahan masyarakat jauh melampaui kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski pemerintah telah menaikkan kuota rumah subsidi menjadi 350.000 unit per tahun, dengan target 500.000 unit pada 2026, angka tersebut masih belum mampu menutup backlog perumahan yang mencapai jutaan unit.

Harapan Melibatkan Dunia Usaha

Dalam penjajakan awal, Maruarar mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah pengembang properti besar dan kalangan perbankan. Ia berharap, dunia usaha tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mengusung semangat berbagi untuk membantu masyarakat kecil memiliki rumah layak.

“Selama ini subsidi dibayarkan negara. Ke depan, kami berharap ada pihak swasta yang mau ikut serta. Ini akan jadi terobosan untuk melengkapi program KPR subsidi bunga rendah maupun penghapusan pungutan seperti PPN, BPHTB, dan PBG,” ujar Maruarar.

Bila skema ini berhasil diwujudkan, bukan hanya akan meringankan beban APBN, tetapi juga mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Arah Reformasi Regulasi

Kementerian PKP juga tengah menyiapkan reformasi regulasi yang lebih berpihak kepada masyarakat dan pelaku usaha. Reformasi ini mencakup penyederhanaan perizinan, kemudahan akses pembiayaan, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Menurut Maruarar, KUR Perumahan bukan sekadar soal bantuan pinjaman modal, melainkan strategi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor perumahan. Sektor ini memiliki efek berantai yang luas, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan penjualan bahan bangunan, hingga tumbuhnya bisnis jasa konstruksi.

“Dengan KUR Perumahan, kita ingin membuka peluang lebih besar bagi kontraktor kecil, pengembang lokal, hingga pedagang bahan bangunan agar ikut terlibat dalam pembangunan rumah rakyat. Dampaknya akan langsung terasa di masyarakat,” jelasnya.

Penutup

Sosialisasi perdana KUR Perumahan di Jakarta pada 28 Agustus mendatang menjadi pintu masuk dari rangkaian kegiatan yang akan digelar di berbagai daerah, khususnya Jawa Barat sebagai pusat ekosistem pengembang nasional.

Lebih dari sekadar acara seremonial, kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya kolaborasi besar antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

Dengan target ambisius menyediakan ratusan ribu rumah subsidi per tahun, serta wacana terobosan skema FLPP Swasta, Kementerian PKP berupaya menciptakan ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kini, publik menantikan apakah langkah ini benar-benar dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi jutaan rakyat Indonesia.