SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI yang membahas pengawasan Bank Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai motor penggerak pendapatan asli daerah (PAD). Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel pada Rabu, 27 Agustus 2025.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, yang mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua dan anggota Komisi II DPR RI. Jufri menegaskan pentingnya stabilitas nasional di tengah dinamika global sebagai fondasi dalam menjaga pembangunan daerah.

“Pertumbuhan ekonomi positif dan penurunan angka kemiskinan menjadi bukti nyata bahwa Sulsel berada di jalur pembangunan yang tepat. Pada triwulan pertama 2025, pertumbuhan ekonomi Sulsel mencapai 5,78 persen (year on year) dan angka kemiskinan turun menjadi 7,60 persen per Maret 2025,” kata Jufri.

Ia menambahkan, arah pembangunan Sulsel lima tahun ke depan berlandaskan visi “Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter” yang disusun sejalan dengan RPJPD Sulsel 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029. Visi ini diharapkan mampu menjawab tantangan global sekaligus memperkokoh kontribusi daerah dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.

Bank Sulselbar dan BUMD menjadi bagian strategi pembangunan ekonomi Sulsel, berfokus pada fungsi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus sebagai sumber PAD. Pemerintah Provinsi saat ini membina lima BUMD, termasuk Bank Sulselbar yang menyumbang dividen terbesar sekaligus menjadi penggerak pembiayaan lokal untuk UMKM, petani, dan nelayan.

BUMD lain seperti PT Sulsel Citra Indonesia, PT Penjamin Kredit Daerah, PT Sulsel Andalan Energi, dan Perusda Agribisnis terus didorong untuk meningkatkan tata kelola, manajemen, dan model bisnis agar lebih optimal.

“Kami menyadari banyak tantangan dalam memperkuat kinerja BUMD, namun dengan dukungan dan pengawasan dari Komisi II DPR RI, kami optimistis BUMD Sulsel akan berkembang lebih sehat, profesional, dan berdaya saing,” ujar Jufri.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan komitmen lembaganya dalam penyusunan Undang-Undang BUMD. “Kita ingin BUMD tidak menjadi beban anggaran daerah, melainkan instrumen penguatan pendapatan daerah lewat dividen maupun tugas pelayanan publik,” jelasnya.

Aria Bima juga menekankan pentingnya pembentukan BUMD yang sesuai dengan sektor unggulan daerah seperti kelautan, pertambangan, dan pertanian. Ia menambahkan, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, penguatan BUMD harus disinergikan dengan peran BUMN agar manfaat ekonomi cepat dirasakan masyarakat.

“Khusus di pusat penguatan BUMN, di daerah penguatan BUMD harus ada sinergi yang kuat,” tegas Aria.

Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum memperkuat kontribusi BUMD Sulsel dalam meningkatkan PAD sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat.