SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR – Ketua Umum The Sulawesi Institute, Muhammad Warakaf, menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden pembakaran Gedung DPRD Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar saat aksi demonstrasi mahasiswa pada Jumat (30/8/2025).

Menurutnya, aksi anarkis yang berujung pada rusaknya fasilitas publik tersebut bukan hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mencoreng wajah demokrasi di Sulawesi Selatan.

“Saya mendukung penuh hak masyarakat untuk berdemonstrasi sebagai bagian dari ruang demokrasi. Aksi unjuk rasa adalah sarana sah untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Namun, sangat disesalkan bila aksi itu berujung pada kekerasan dan pembakaran fasilitas negara. Ini jelas merugikan semua pihak,” tegas Warakaf dalam keterangan resminya.

Hak Demokrasi Tak Boleh Berujung Anarkis

Warakaf menegaskan, demonstrasi seharusnya menjadi ruang penyampaian aspirasi yang sehat, bukan arena bentrokan yang berakhir pada kerusakan. Ia menilai tindakan pembakaran kantor dewan hanya akan menimbulkan ketakutan, memperdalam jurang antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus merugikan publik yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari fasilitas negara.

Menurutnya, aksi destruktif semacam ini berpotensi menciptakan preseden buruk dalam praktik demokrasi. “Aspirasi harus tetap disalurkan secara damai. Ketika sudah merusak fasilitas publik, maka yang dirugikan bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat luas,” imbuhnya.

Kritik Keras ke Aparat Kepolisian

Tak hanya menyoroti perilaku massa aksi, Warakaf juga mengkritik kinerja aparat kepolisian yang dianggap lalai dalam mengantisipasi eskalasi konflik.

“Saya sangat menyayangkan sikap aparat keamanan yang terkesan kurang proaktif dalam mencegah terjadinya tindakan anarkis, seperti pembakaran kantor DPRD. Seharusnya, aparat lebih sigap dalam melakukan pengamanan dan penanggulangan agar kerusakan tidak meluas,” ujar Warakaf.

Ia menilai kepolisian sebagai garda terdepan dalam pengamanan demonstrasi seharusnya mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap hak demokratis warga dan pencegahan tindak kekerasan.

Soroti Peran Intelijen Polisi

Selain menyoroti pengamanan di lapangan, Warakaf juga menyinggung lemahnya deteksi dini aparat intelijen. Menurutnya, peran intelijen sangat vital dalam mencegah potensi kerusuhan, khususnya di daerah dengan tensi politik yang tinggi seperti Sulawesi Selatan.

“Saya juga menyoroti kinerja intelijen kepolisian dalam merespons potensi kerusuhan. Harusnya mereka lebih optimal dalam melakukan deteksi dini dan langkah mitigasi agar situasi tidak semakin memburuk,” jelasnya.

Warakaf menilai kegagalan intelijen membaca eskalasi massa menjadi faktor yang memperparah situasi. Padahal, dengan mitigasi yang tepat, potensi kerusuhan dapat diminimalisasi sebelum meledak menjadi konflik terbuka.

Tuntut Evaluasi dan Transparansi Penegakan Hukum

Pasca peristiwa ini, sejumlah pihak termasuk lembaga masyarakat sipil, akademisi, hingga organisasi pemuda mendesak aparat kepolisian dan pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengamanan aksi demonstrasi.

Warakaf menegaskan, tindak lanjut hukum atas kasus pembakaran gedung DPRD harus dilakukan secara transparan, adil, dan tidak tebang pilih. “Masyarakat berhak tahu siapa yang bertanggung jawab, dan proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” katanya.

Dorong Dialog Damai

Di akhir pernyataannya, Warakaf mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, aparat, maupun elemen masyarakat sipil, untuk lebih mengedepankan ruang dialog sebagai solusi dari setiap perbedaan pendapat.

Ia menekankan pentingnya saluran komunikasi yang sehat antara rakyat dan pemerintah agar demonstrasi tidak selalu berujung pada kekerasan. “Demokrasi bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling mampu mendengar. Mari kita dorong penyelesaian aspirasi lewat dialog damai, tanpa kekerasan dan tanpa merugikan kepentingan publik,” tandasnya.

Tragedi pembakaran gedung DPRD Sulsel dan DPRD Makassar kini menjadi alarm keras bagi seluruh pemangku kepentingan. Selain menguji kesiapan aparat dalam menjaga stabilitas keamanan, peristiwa ini juga menjadi refleksi bagi masyarakat agar memperjuangkan hak demokrasi dengan cara-cara yang tetap menjunjung tinggi etika dan hukum.