SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menunjukkan kepedulian mendalam kepada keluarga almarhum Muhammad Akbar Basri atau Abay, korban meninggal dunia akibat kebakaran saat aksi demonstrasi di Gedung DPRD Makassar, Jumat (29/8/2025) malam.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan solidaritas, Pemkot Makassar menyerahkan santunan jaminan sosial sebesar Rp98.762.730 kepada keluarga almarhum. Santunan ini terdiri atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) senilai Rp94 juta dan Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar Rp4.762.730, yang telah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Diserahkan Langsung oleh Wali Kota

Santunan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, di kediaman keluarga almarhum di Jalan Balang Baru II, Senin (1/9/2025).

“Ini adalah bentuk perhatian pemerintah sekaligus tanggung jawab kami memastikan hak-hak jaminan sosial warga tetap terpenuhi. Jaminan ini adalah hak almarhum sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan hari ini kita serahkan langsung kepada keluarganya,” ujar Munafri.

Menurutnya, santunan ini bukan sekadar bantuan materi, melainkan bukti nyata bahwa negara hadir ketika masyarakat mengalami musibah.

Pemkot Dorong Perlindungan bagi Pekerja Rentan

Munafri menegaskan Pemkot Makassar akan terus mendorong agar lebih banyak masyarakat, khususnya pekerja rentan, terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

“Setiap tahun kita harap jumlah pekerja rentan yang terlindungi semakin banyak. Dengan begitu, jika ada musibah, mereka dan keluarganya tidak dibiarkan sendirian,” tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga akan memastikan seluruh korban insiden DPRD, baik yang meninggal dunia maupun yang masih menjalani perawatan, mendapatkan pendampingan dari pemerintah kota.

“Beberapa korban sudah keluar dari rumah sakit, ada yang masih dalam pemulihan, termasuk saudara Budi yang masih dirawat di Primaya. Semuanya akan terus kami dampingi,” jelas Munafri.

Respons atas Harapan Keluarga

Dalam kesempatan tersebut, keluarga almarhum menyampaikan harapan agar ada anggota keluarga yang bisa menggantikan posisi Abay sebagai tulang punggung keluarga.

Menanggapi hal itu, Munafri menjelaskan bahwa regulasi tidak memungkinkan adanya penggantian langsung. Namun, ia memastikan pemerintah akan mencarikan solusi.

“Secara aturan tidak ada pergantian langsung. Tapi insya Allah, kami akan berupaya memberikan jalan. Salah satu anggota keluarga almarhum bisa kami tempatkan sebagai PJLP (Pekerja Jasa Lainnya Perorangan) di lingkungan pemerintah,” ungkapnya.

Wujud Kepedulian Pemerintah

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, yang turut hadir, menyampaikan bahwa santunan yang diberikan merupakan hak peserta dan bentuk perlindungan sosial bagi pekerja.

“Program ini menjadi jaring pengaman bagi pekerja dan keluarganya. Dengan adanya santunan, diharapkan keluarga yang ditinggalkan tetap mendapatkan kepastian dan perlindungan,” ucap Mintje.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa Pemkot akan terus hadir memberikan perhatian, tidak hanya kepada keluarga almarhum Abay, tetapi juga seluruh korban insiden DPRD.

“Ini duka kita bersama. Pemerintah tidak akan tinggal diam. Kita pastikan seluruh korban mendapat haknya, baik santunan maupun bantuan kesehatan,” kata Aliyah.

Santunan sebagai Bentuk Solidaritas

Penyerahan santunan ini menjadi bukti bahwa Pemkot Makassar tidak hanya berfokus pada aspek penanganan pascainsiden, tetapi juga hadir dalam memulihkan kondisi keluarga korban.

“Bantuan ini memang tidak bisa menggantikan sosok almarhum, tapi semoga bisa menjadi penguat bagi keluarga yang ditinggalkan,” tutur Munafri.

Dengan kepedulian ini, Pemkot berharap keluarga almarhum Abay bisa lebih kuat menghadapi duka, dan warga Makassar semakin sadar pentingnya perlindungan sosial melalui program BPJS Ketenagakerjaan.