SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengikuti Rapat Koordinasi Khusus Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara daring pada Selasa (2/9). Rapat ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan mengkaji perkembangan situasi terkini serta menyusun strategi pengendalian inflasi nasional tahun 2025.

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Prof. Dr. Muhammad Tito Karnavian, bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan. Forum koordinasi ini menjadi sarana penting untuk sinkronisasi upaya lintas wilayah dan pusat dalam merespons dinamika harga kebutuhan pokok serta menjaga stabilitas inflasi.

Munafri Arifuddin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung upaya pengendalian inflasi. Ia menyatakan bahwa tanggung jawab ini bukan semata milik pemerintah pusat, melainkan hasil kerja sama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat luas.

“Kami akan memperkuat sinergi dengan seluruh stakeholder, mulai dari distribusi pangan, pengawasan stok, hingga intervensi pasar ketika diperlukan agar masyarakat terlindungi dari fluktuasi harga yang tidak wajar,” ujar Wali Kota Munafri.

Selain itu, Pemkot Makassar melalui TPID mengoptimalkan berbagai program strategis, termasuk pelaksanaan operasi pasar, dukungan pada sektor pertanian, serta digitalisasi proses distribusi pangan. Fokus utama adalah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang stabil dan terjangkau.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam paparan situasi terkini menyampaikan inflasi Agustus 2025 berada di angka 2,31 persen, mengalami penurunan dari bulan sebelumnya. Hal ini berkat terkendalinya sektor pangan dan dukungan intervensi pemerintah seperti operasi pasar murah.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menginformasikan bahwa produksi pangan nasional tahun ini diperkirakan surplus 3 juta ton dengan stok beras yang kuat. Pemerintah memutuskan tidak melakukan impor beras pada 2025, berbeda dengan tahun lalu.

Zulkifli menyoroti penyesuaian harga beras di pasar yang sudah wajar mengikuti kenaikan harga gabah di tingkat petani. Dirinya juga menegaskan percepatan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah, serta program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang terus digalakkan guna menjaga daya beli masyarakat.

Disamping itu, Presiden RI telah mengeluarkan instruksi percepatan pembangunan kawasan pangan nasional yang mencakup pengembangan sawah, irigasi, dan ketahanan energi. Program ini diharapkan menjadi fondasi produksi pangan nasional yang berkelanjutan.

Rapat koordinasi ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga, sehingga target inflasi 2025 dapat tercapai sesuai sasaran pembangunan nasional.