SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR – Proses seleksi terbuka atau lelang jabatan eselon II lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kini memasuki tahap akhir. Sebanyak 34 peserta yang bersaing untuk mengisi sembilan jabatan lowong telah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi, mulai dari rekam jejak hingga wawancara.

Sembilan jabatan yang dilelang masing-masing adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Penataan Ruang, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Sekretaris DPRD, dan Direktur Utama RSUD Daya.

Skor Penilaian Dirampungkan

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menyampaikan bahwa saat ini tim panitia seleksi tengah merampungkan penilaian untuk menentukan skor akhir dari seluruh peserta.

Ada empat indikator utama yang menjadi ukuran, yakni rekam jejak, penulisan makalah, asesmen kompetensi, dan wawancara.

“Empat item ini sementara kita hitung. Dari situ nanti kita rangking satu sampai tiga besar untuk diajukan ke Pak Wali Kota. Saat ini tim masih merampungkan hasil penilaian, jadi belum ada laporan final,” kata Sekda Zulkifly, Selasa (3/9/2025).

Menurutnya, hingga tahap terakhir, seluruh proses seleksi berjalan sesuai mekanisme. Pelaksanaan wawancara sudah selesai, hanya saja penilaian asesmen dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) masih menunggu dirampungkan agar bisa digabung dengan hasil lainnya.

“Rekam jejak dan makalah sudah ada nilainya, asesmen juga. Wawancara kemarin sudah selesai, tinggal dihitung semua dan dijumlahkan. Nanti hasilnya akan diumumkan sesuai abjad, bukan dalam bentuk rangking,” jelas mantan Camat Ujung Pandang itu.

Mekanisme Tiga Besar

Sekda menambahkan, setelah seluruh skor dihitung, tiga nama terbaik dari masing-masing jabatan akan diajukan ke Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Dari tiga besar inilah nantinya diputuskan pejabat yang akan mengisi jabatan eselon II yang kosong.

“Kemarin saya sudah laporkan ke Pak Wali. Beliau kemungkinan akan memanggil kandidat tiga besar untuk diwawancarai langsung. Apakah semua dipanggil atau hanya salah satu, itu menjadi kewenangan beliau,” ungkap Zulkifly.

Ia menekankan, mekanisme ini sesuai dengan aturan seleksi terbuka pejabat pimpinan tinggi pratama, di mana kepala daerah memiliki hak memilih dari tiga nama yang direkomendasikan panitia seleksi.

Target Rampung 8 September

Proses seleksi ini ditargetkan rampung sebelum 8 September 2025, sehingga daftar tiga besar untuk sembilan OPD dapat segera disampaikan kepada Wali Kota.

“InsyaAllah sebelum tanggal 8 semua sudah rampung. Jadi Pak Wali sudah bisa melihat dan menentukan siapa yang akan menduduki jabatan tersebut,” tegas Sekda.

Upaya Menjaga Transparansi

Sejak awal, Pemkot Makassar berkomitmen menjaga transparansi dalam seleksi jabatan. Setiap tahapan diumumkan secara terbuka, mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, penulisan makalah, asesmen kompetensi, hingga wawancara.

Menurut Zulkifly, sistem ranking yang dihitung berdasarkan indikator jelas merupakan bentuk akuntabilitas agar tidak ada intervensi di luar mekanisme. Hasil akhir juga akan diumumkan secara terbuka dengan urutan abjad, untuk mencegah adanya persepsi keberpihakan.

“Yang penting, semua peserta sudah diberi ruang yang sama untuk menunjukkan kapasitasnya. Penentuan tiga besar murni dari hasil penilaian, sedangkan keputusan akhir tetap ada di tangan Wali Kota,” tandasnya.

Harapan dari Seleksi

Dengan seleksi terbuka ini, diharapkan Pemkot Makassar mendapatkan pejabat eselon II yang tidak hanya berkompetensi tinggi, tetapi juga mampu menjalankan visi misi pembangunan kota.

Munafri Arifuddin sebelumnya menegaskan, pejabat yang akan dipilih harus mampu bekerja cepat, adaptif dengan perubahan, dan mampu mengeksekusi program prioritas pemerintah kota.

Seleksi terbuka ini menjadi momentum penting mengisi jabatan strategis, terutama dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pelayanan publik, penataan kota, penanggulangan bencana, hingga sektor kesehatan.

“Pemkot butuh figur yang mampu menjaga ritme kerja organisasi. Karena itu seleksi ini menjadi sangat penting,” pungkas Zulkifly.