SATUKLIKMEDIA.COM, JAKARTA – Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, alumnus Akademi Militer (Akmil) 1974 asal Makassar, resmi ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Ad Interim. Penunjukan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Budi Gunawan dicopot dari posisi Menko Polkam dalam reshuffle kabinet terbaru.

Sjafrie yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan ini mulai menjalankan tugas barunya di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025). Pada hari pertama jabatannya, Sjafrie mengadakan pengarahan kepada pejabat utama dan staf ahli Kemenko Polkam dengan arahan dari Presiden Prabowo agar roda kerja kementerian dapat berjalan efektif dan efisien.

“Penugasan ini saya terima melalui surat dari Menteri Sekretaris Negara, dan saya akan menjalankan tugas ini secara interim sampai ada penunjukan definitif,” ujar Sjafrie. Ia menekankan pentingnya peran deputi, sesmenko, dan staf ahli sebagai motor kerja koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Sjafrie juga menyampaikan apresiasi kepada Budi Gunawan atas kinerja dan dedikasi yang telah ditunjukkan selama menjabat Menko Polkam. Meski menempati jabatan rangkap sebagai Menhan dan Menko Polkam, Sjafrie memastikan kualitas kepemimpinannya tidak akan terganggu dengan memaksimalkan peran serta tugas para deputi dan staf yang solid dan disiplin.

Profil Sjafrie sangat erat kaitannya dengan dunia militer dan kedekatannya dengan Presiden Prabowo yang merupakan rekan seangkatan di Akmil 1974 dan sesama anggota Kopassus. Karier militernya yang moncer dan pengalaman luas di berbagai posisi strategis menjadikannya sosok yang dipercaya untuk memegang jabatan penting ini.

Selain sebagai Menhan, Ketua Dewan Pertahanan Nasional, dan Ketua Tim Pengarah Penertiban Kawasan Hutan, kini Sjafrie memegang empat posisi strategis sekaligus di pemerintahan kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Penunjukan ini menjadi bagian dari penyegaran kabinet yang juga menyaksikan pergantian sejumlah menteri dan pejabat penting lainnya.