Pemprov Sulsel Percepat Transformasi Pemerintahan Digital, Indeks SPBE Tunjukkan Tren Positif

Kegiatan pembinaan penerapan kebijakan Pemerintah Digital yang digelar KemenPANRB menandai kesiapan Sulsel menyongsong transisi ke Pemerintah Digital 2026.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan. Hal ini ditandai dengan pembukaan kegiatan Pembinaan Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Sulsel, Andi Bakti Haruni, yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Makassar, Kamis (25/9/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan transisi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital 2026 sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Indeks kematangan SPBE Sulsel dalam empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan, dari 2,05 pada 2021 (cukup), naik menjadi 3,94 pada 2024 (sangat baik).

Andi Bakti Haruni menyatakan, “Peningkatan ini adalah bukti komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin modern dan efisien.” Selain itu, Pemprov Sulsel juga telah mempercepat pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di hampir seluruh kabupaten/kota, dengan tingkat kesiapan mencapai di atas 90 persen.

Pemprov Sulsel juga bekerja sama erat dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat ketahanan siber dan mengurangi risiko gangguan data dan layanan publik. Sekretaris Dinas Kominfo-SP Sulsel, Sultan Rakib, menegaskan kesiapan provinsi mengikuti berbagai mekanisme evaluasi yang ditetapkan pemerintah pusat demi terus meningkatkan indeks SPBE.

Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB, Mohammad Averrouce, menekankan pentingnya transformasi digital untuk mendukung target Indonesia menjadi ekonomi terbesar ke-4 dunia pada tahun 2045.

“Kita dorong di 2045 menjadi nomor empat di dunia. Ini keren kalau Bapak dan Ibu menggerakkan layanan masyarakat, menggerakkan investasi dilakukan. Ini bisa terjadi,” ujarnya.

Transformasi digital ini merupakan langkah strategis Pemprov Sulsel untuk meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi pemerintahan, dan daya saing daerah melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Leave a Reply