SATUKLIKMEDIA.COM, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar tengah menjajaki skema kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) atau Build, Operate, Transfer (BOT) sebagai pilihan realistis untuk pelaksanaan Sistem Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly usai rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Balai Kota Makassar, Senin (6/10).

Pemilihan skema BGS diputuskan karena skema lain seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dinilai terlalu kompleks dan memerlukan waktu panjang, sementara Pemkot tidak memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat langsung menjadi operator, seperti di kota-kota lain.

Sekda Zulkifly menggarisbawahi bahwa sebelum pelaksanaan proyek, OPD terkait perlu menyiapkan regulasi berupa Peraturan Wali Kota (Perwali), master plan, tim pelaksana, dan studi kelayakan (feasibility study). Penyusunan regulasi itu nanti akan dikoordinasikan melalui Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan dinas terkait, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika.

Selain itu, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa diminta menjalin komunikasi intensif dengan mitra potensial untuk penyusunan proposal dan studi kelayakan sesuai skema BGS. Pemkot juga berencana melakukan studi banding ke Pemerintah Kota Malang, yang telah menjalankan skema serupa.

Sistem Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) adalah sistem penataan ruang bawah tanah terpadu untuk menampung berbagai utilitas seperti listrik, telekomunikasi, air bersih, dan gas. Implementasi SJUT bertujuan menciptakan wajah kota Makassar yang lebih tertib, aman, dan estetis tanpa tiang listrik atau kabel semrawut di udara.

“Tujuan utamanya adalah menghadirkan kota yang modern dengan sistem utilitas yang rapi dan terintegrasi,” tutup Sekda Zulkifly.

Proyek SJUT juga direncanakan menjadi proyek strategis perkotaan, khususnya dalam penataan infrastruktur utilitas di kawasan pusat kota dan koridor utama Makassar.