SATUKLIKMEDIA.COM, PATI – DPRD Kabupaten Pati resmi menyepakati pembentukan panitia khusus (pansus) pemakzulan Bupati Sudewo. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (13/8/2025), menyusul kericuhan pada aksi demonstrasi menolak kebijakan bupati yang berujung pendudukan gedung dewan oleh massa.

Pantauan di lokasi sekitar pukul 13.00 WIB, ribuan warga yang tergabung dalam aksi protes berhasil memasuki area gedung DPRD. Tekanan massa membuat pimpinan dewan bersama fraksi-fraksi segera menggelar rapat, yang akhirnya memutuskan penggunaan hak angket sebagai langkah awal proses pemakzulan.

Polemik Kebijakan Jadi Pemicu
Ketua Fraksi PKS, Narso, mengungkapkan setidaknya dua kebijakan menjadi dasar usulan pemakzulan, yakni polemik pengisian jabatan direktur RSUD Soewondo dan pergeseran anggaran 2025. Menurutnya, proses pengangkatan direktur rumah sakit dinilai sarat masalah dan tidak transparan, sementara perubahan alokasi anggaran dinilai menyalahi prosedur.

“Pengisian direktur Rumah Sakit Soewondo dan pergeseran anggaran 2025 menjadi sorotan utama. Ini memicu ketidakpuasan publik yang meluas,” ujar Narso.

Senada, anggota Fraksi Demokrat, Joni Kurnianto, menilai langkah Bupati Sudewo telah melanggar sumpah jabatan. Ia menuding kebijakan bupati memicu kegaduhan yang mengganggu stabilitas daerah.

“Hak angket ini untuk menelusuri dugaan pelanggaran sumpah jabatan. Kondisi Pati sudah gaduh, dan proses ini harus segera dijalankan,” kata Joni.

Kritik dari Berbagai Fraksi
Dukungan hak angket datang dari hampir semua fraksi di DPRD. Yeti dari Fraksi Gerindra menekankan pentingnya hak angket demi memastikan pemerintahan berjalan transparan dan kondusif.

“Kami ingin pemerintah daerah bersikap terbuka, transparan, dan mampu menjaga stabilitas Pati sebagai Bumi Mina Tani,” ujarnya.

Sementara itu, Mahdun dari Fraksi PKB menyoroti kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang sempat diberlakukan meski akhirnya dibatalkan. Menurutnya, kebijakan itu sudah terlanjur menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Kenaikan PBB yang dilakukan, walau dibatalkan, memberi dampak besar terhadap kepercayaan publik. Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan,” kata Mahdun.

Ketua DPRD Ketok Palu
Setelah mendengarkan pandangan seluruh fraksi, Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, memutuskan untuk mengetok palu persetujuan pembentukan pansus. Ia menegaskan pansus akan memiliki mandat penuh untuk mengusut berbagai kebijakan Bupati Sudewo yang dianggap bermasalah.

“Rapat paripurna ini memutuskan pembentukan hak angket. Pansus nantinya akan bekerja menginvestigasi seluruh kebijakan bupati yang dinilai melanggar atau merugikan masyarakat,” tegas Ali.

Latar Belakang Aksi
Gelombang protes terhadap Bupati Sudewo telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir, dipicu serangkaian kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat. Demonstrasi pada Rabu (13/8) menjadi puncak kemarahan warga. Massa yang awalnya berorasi di luar kompleks DPRD, akhirnya masuk ke dalam gedung setelah tidak puas dengan respons pemerintah daerah.

Situasi sempat memanas hingga aparat keamanan memperketat penjagaan. Meski begitu, aksi tetap berlangsung kondusif setelah pimpinan dewan menyatakan kesediaannya menindaklanjuti tuntutan demonstran melalui jalur konstitusional.

Langkah Lanjut
Dengan terbentuknya pansus, DPRD Pati akan memanggil berbagai pihak untuk dimintai keterangan, termasuk Bupati Sudewo, pejabat pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya. Proses ini akan menjadi penentu apakah rekomendasi pemakzulan akan diajukan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.

Sesuai peraturan, pemakzulan kepala daerah hanya dapat dilakukan jika terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, peraturan perundang-undangan, atau melakukan tindakan yang merugikan daerah secara signifikan.

Tensi Politik Meningkat
Pembentukan pansus ini diperkirakan memperpanjang ketegangan politik di Pati. Pihak pendukung bupati menilai langkah DPRD terlalu tergesa-gesa dan dipengaruhi tekanan massa. Namun, kubu oposisi menyebut proses ini sebagai bentuk tanggung jawab politik demi menjaga kepercayaan publik.

Dengan kondisi politik yang memanas, semua mata kini tertuju pada kinerja pansus dalam beberapa pekan ke depan. Hasil penyelidikan mereka akan menjadi babak penting bagi masa depan kepemimpinan Bupati Sudewo dan stabilitas pemerintahan Kabupaten Pati.