Oleh: Muh. Iqlal Saifullah, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence atau AI) telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Berbagai pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan waktu dan tenaga kini dapat dilakukan secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul ancaman baru yang mulai mengusik keamanan ruang digital, yakni teknologi deepfake.

Deepfake merupakan teknologi berbasis AI yang mampu memanipulasi gambar, video, maupun suara seseorang sehingga tampak dan terdengar seperti asli. Melalui teknologi ini, seseorang dapat dibuat seolah-olah mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Yang lebih mengkhawatirkan, hasil manipulasi tersebut kini semakin sulit dibedakan dari konten asli, bahkan oleh mata manusia sekalipun.

Jika beberapa tahun lalu pemalsuan video membutuhkan kemampuan teknis yang tinggi, kini berbagai aplikasi berbasis AI memungkinkan siapa saja membuat konten deepfake hanya dalam hitungan menit. Kondisi ini membuka peluang penyalahgunaan yang semakin luas. Wajah, suara, dan identitas seseorang dapat digunakan tanpa izin untuk berbagai kepentingan, mulai dari sekadar lelucon hingga tindakan yang merugikan dan melanggar hukum.

Persoalan deepfake tidak lagi sekadar berkaitan dengan perkembangan teknologi. Fenomena ini telah berkembang menjadi persoalan hukum yang menyentuh hak-hak dasar warga negara. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, melakukan penipuan, mencemarkan nama baik, merusak reputasi seseorang, hingga memproduksi konten pornografi yang menggunakan wajah korban tanpa persetujuannya.

Bayangkan jika suatu hari beredar video yang memperlihatkan seorang pejabat menerima suap, seorang tokoh agama menyampaikan ujaran kebencian, atau seorang warga biasa terlibat dalam tindakan yang tidak pernah dilakukannya. Sebelum kebenaran terungkap, reputasi seseorang bisa saja terlanjur hancur. Di era media sosial yang serba cepat, penyebaran informasi sering kali berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses klarifikasi.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa deepfake tidak hanya mengancam individu, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap informasi digital. Selama ini masyarakat cenderung percaya bahwa foto, video, dan rekaman suara merupakan representasi dari suatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Namun ketika teknologi mampu menciptakan bukti visual yang tampak meyakinkan meskipun palsu, batas antara fakta dan rekayasa menjadi semakin kabur.

Di sinilah hukum menghadapi tantangan baru. Indonesia memang telah memiliki sejumlah instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menindak berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi digital. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), maupun ketentuan pidana terkait pencemaran nama baik dan penipuan dapat diterapkan dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan deepfake.

Namun demikian, berbagai aturan tersebut pada dasarnya masih berfokus pada akibat yang ditimbulkan, bukan pada karakteristik khusus teknologi deepfake itu sendiri. Akibatnya, muncul sejumlah pertanyaan yang belum memperoleh jawaban yang memadai. Siapa yang harus bertanggung jawab ketika sebuah konten deepfake menimbulkan kerugian? Apakah pembuat, penyebar, atau platform digital yang memfasilitasi penyebarannya? Bagaimana jika konten tersebut telah dibuat tetapi belum sempat disebarluaskan? Bagaimana pula mekanisme perlindungan bagi korban yang identitas digitalnya disalahgunakan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan adanya celah hukum yang perlu mendapat perhatian serius. Celah hukum yang dimaksud bukan berarti Indonesia tidak memiliki aturan untuk menindak pelaku penyalahgunaan deepfake. Namun, perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat belum sepenuhnya diikuti oleh pengaturan hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan secara komprehensif.

Lebih jauh, perkembangan deepfake juga berpotensi memengaruhi sistem pembuktian dalam penegakan hukum. Selama ini rekaman video dan suara kerap digunakan sebagai alat bukti dalam berbagai proses peradilan. Akan tetapi, ketika teknologi mampu menghasilkan video dan suara palsu dengan kualitas yang sangat meyakinkan, proses verifikasi keaslian bukti digital menjadi semakin krusial. Aparat penegak hukum dituntut memiliki kemampuan, pengetahuan, dan perangkat forensik digital yang memadai agar tidak terjebak dalam manipulasi teknologi.

Karena itu, pembahasan mengenai deepfake tidak seharusnya hanya difokuskan pada aspek teknologi semata, melainkan juga pada upaya membangun perlindungan hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Negara perlu menyiapkan regulasi yang lebih responsif terhadap pemanfaatan kecerdasan buatan, memperkuat kapasitas forensik digital, serta meningkatkan literasi masyarakat agar tidak mudah menjadi korban maupun penyebar informasi yang telah dimanipulasi.

Kemajuan teknologi pada dasarnya merupakan sebuah keniscayaan. Yang menjadi tantangan adalah memastikan bahwa perkembangan tersebut tetap berjalan seiring dengan perlindungan hak-hak warga negara. Sebab ketika teknologi mampu memalsukan wajah, suara, dan realitas dengan begitu mudah, hukum tidak boleh hanya menjadi penonton. Hukum harus hadir untuk memastikan bahwa ruang digital tetap menjadi ruang yang aman, adil, dan memberikan kepastian bagi setiap warga negara.